TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan tidak pernah menyalahkan dia atas inefisiensi anggaran Perusahaan Listrik Negara ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
"Dalam laporan audit BPK tidak disebutkan sama sekali bahwa saya yang menyebabkan inefisiensi anggaran," kata Dahlan di Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2012.
Bahkan, kata Dahlan, pemeriksaan inefisiensi anggaran PLN tersebut dilakukan setelah dia melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat.
Dahlan mengungkapkan terjadi inefisiensi anggaran di PLN akibat pembangkit listrik berbahan gas tidak menerima pasokan gas seperti yang dijanjikan. Itu membuat dia terpaksa membeli bahan bakar minyak sebagai sumber energi pembangkit listrik.
"BPK kemudian mengusut laporan saya itu," kata Dahlan. Dengan kata lain, dialah pihak yang pertama kali menemukan adanya inefisiensi anggaran di PLN. "Bukan oleh BPK seperti kabar yang selama ini beredar di masyarakat," katanya.
Sebelumnya, BPK mencatat adanya inefisiensi anggaran di PLN sebesar Rp 37,6 triliun pada periode 2009-2011. Pada periode itu, Dahlan sedang menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan setrum itu.
Adapun indikasi kerugian negara akibat pengadaan genset PLN di sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Timur, kata Dahlan, terjadi karena PLN tidak mungkin membangun pembangkit di daerah itu dalam waktu singkat. "Saat itu terjadi krisis listrik di sana. Oleh karenanya saya menyewa genset," kata dia.
Dari perhitungan Dahlan, pengadaan pembangkit listrik di NTT minimal membutuhkan waktu tiga tahun dan memakan biaya yang tidak sedikit. Sementara krisis listrik di pulau tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian.
"Apa pemerintah sampai hati rakyat di daerah-daerah menunggu hingga tiga tahun hanya untuk menerangi lampu? Kan tidak mungkin," ujarnya. Pertimbangan memilih genset, tutur Dahlan, karena alat tersebut hanya bersifat sementara sampai PLN membangun pembangkit listrik tenaga batubara di sana.
Dahlan juga menolak berkomentar soal isu yang menyebutkan pengadaan genset terindikasi korupsi karena melibatkan salah satu anaknya. Ia mengatakan tidak akan membantah maupun membenarkan kabar tersebut. "Hanya orang yang bersalah yang membuat bantahan," kata dia.
RAFIKA AULIA
Berita terpopuler lainnya:
Mengapa Dahlan Iskan Menggaji Wartawannya Sangat Kecil
Dahlan Iskan Disindir Komnas HAM: Bisanya Urus Tol
Kisah Dahlan Iskan Diomeli Pelanggan Koran
Baru Tiga Hari Buka, Warung Dahlan Iskan Tutup
