Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lapor ke DPR, Dahlan Tak Bawa Bukti Kuat  

Editor

Agoeng Wijaya

image-gnews
Dahlan Iskan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dahlan Iskan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tidak menyertakan bukti-bukti yang kuat soal dugaan pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perusahaan milik negara. "Tidak ada bukti, hanya info yang didapat Dahlan dari direksi," ujar Ketua Badan Kehormatan M. Prakosa dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin, 5 November 2012.

Diwawancarai terpisah, Dahlan membenarkan tidak menyertakan bukti rekaman maupun pesan pendek pemerasan Dewan. "Tidak sampai ke situ, sudah jelas sekali," ujarnya. Ia pun menilai sudah menjadi tanggung jawab Badan Kehormatan untuk menulusuri informasi darinya. "BK kan bukan penegak hukum. Kewenangan dan tugasnya untuk menelusuri itu."

Menurut Dahlan, dirinya datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR bukan untuk "bersih-bersih" lembaga lain. "Saya ke sini atas undangan, bukan inisiatif. Jadi jangan sampai saya lebih rajin membersihkan rumah tangga orang lain daripada diri sendiri."

Hari ini, Dahlan memenuhi panggilan Badan Kehormatan untuk mengklarifikasi dugaan pemerasan oleh anggota DPR. Dia menyebutkan terdapat tiga peristiwa pemerasan yang dilakukan dua oknum anggota Dewan, terutama terkait dengan anggaran penyertaan modal negara (PMN). "Jadi ada tiga peristiwa dan dua nama yang dilaporkan. Satu orang yang sama bermain pada beberapa peristiwa," ujarnya.

Namun mantan Direktur Utama PT PLN ini menolak menyebutkan peristiwa dan oknum yang dimaksud. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan untuk membuka nama-nama itu. "Kalau hari ini saya tidak menyebutkan nama di depan Anda, karena saya menyerahkan kepada BK," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-318/MK.06/2012, ada enam BUMN strategis yang bakal menerima dana PMN tahun ini. Perusahaan itu adalah PAL (Rp 600 miliar), Pindad (Rp 300 miliar), PT DI (Rp 600 miliar), Industri Kapal Indonesia (Rp 200 miliar), Merpati (Rp 200 miliar), dan PT Garam (Rp 100 miliar). Dari keenam BUMN itu, Merpati dan Pindad sampai sekarang belum cair PMN-nya. Sumber Tempo menyebutkan bahwa ketiga peristiwa yang dimaksud Dahlan ialah pencairan PMN PAL, Merpati, dan PT Garam.

ANANDA PUTRI

Terpopuler:
Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya

''Andi dan Anas Akan Mundur Sendiri''

Pembunuh Janda Cantik Thiolina: Tukang Bangunan

Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR

Jokowi Batal Nge-warteg di Srengseng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi
Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Ketua DPR RI Puah Maharani menyampaikan pidato HUT DPR RI Ke-77 dalam rapat paripurna khusus HUT DPR RI Ke-77 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT DPR RI Ke-77 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?


Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Mahfud Md Sebut Kapolda Metro, Kompolnas, Komnas HAM Kena Prank Ferdy Sambo
Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?


Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Arteria Dahlan. Facebook/@Arteria Dahlan
Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI


Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu


Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

20 Juli 2018

Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.


Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

19 Juli 2018

Menteri Sosial Idrus Marham (kedua kiri) menandatangani prasasti Desa Sejahtera Mandiri di Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.


Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

16 Juli 2018

Ekspresi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih saat masuk ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni Saragih resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.


Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

16 Juli 2018

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.


KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

14 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA
KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

KPK) menetapkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR, Eni Maulani Saragih.