Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tuntut Ruang Mewah, Anggota DPR Dicap Serakah  

image-gnews
Sejumlah pekerja memindahkan kursi mewah seharga Rp 24 juta dari ruang rapat baru Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (3/2), dini hari. TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah pekerja memindahkan kursi mewah seharga Rp 24 juta dari ruang rapat baru Badan Anggaran, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (3/2), dini hari. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinilai serakah dan tak peduli pada rakyat jika tetap menginginkan ruangan kerjanya semewah ruangan Badan Anggaran. "Serakah sekali jika mereka ingin ruang kerjanya seperti ruangan Banggar," ujar koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi oleh Tempo, Selasa, 6 November 2012.

Sebagai wakil rakyat, Anggota DPR harusnya lebih memilih untuk punya ruangan yang sederhana. "Harusnya tak perlu menuntut ruangan yang sama mewahnya dengan Banggar," kata dia.

Jika politikus Senayan masih menuntut ruangan mewah, kata Uchok, itu tandanya mereka tak peduli pada rakyat. "Tak ada rakyat di hati mereka. Mereka (anggota DPR) tidak mikirin rakyat," ujar Uchok.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, menyatakan keinginannya agar ruang kerja angota Dewan setara dengan ruangan Badan Anggaran. "Kalau membangun ruangan yang semewah Banggar saja bisa, kenapa yang lainnya tidak," ujarnya ketika dihubungi, Selasa, 6 November 2012.

Ia mengatakan, kondisi ruang kerja para anggota Dewan sangat berbeda jauh dengan ruang Banggar. "Bagaikan bumi dan langit, padahal kita kan sama-sama kerja," kata dia.

Namun Ruhut mengatakan tidak mendesak Sekretariat Jenderal untuk melakukan perbaikan. "Untuk sekarang, sebenarnya belum perlu," ujarnya. Ia mengaku tidak tahu siapa anggota Dewan yang mengeluhkan kondisi ruang kerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekjen DPR mengaku mendapatkan usulan perbaikan ruang kerja anggota Dewan dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Ruang kerja yang hendak diperbaiki sebanyak 192 ruangan. Diperkirakan, tiap ruangan maksimal menghabiskan dana Rp 50 juta atau secara keseluruhan mengjabiskan dana Rp 6,2 miliar.

"Perkiraannya antara Rp 20 sampai Rp 50 juta," kata Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekjen DPR, Erry Saptaria Achyat.

SUBKHAN

Baca juga:

Lika-liku Upeti DPR
Terduga Peminta Upeti Punya Gedung Mewah

Dituding Dahlan Iskan, Apa Komentar Idris Laena?

Kekayaan Pemilik Bank Century Disita Polisi

Peminta Upeti BUMN Bisa Gugat Balik Dahlan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

28 Mei 2022

Setelah dikritik karena pembelian gorden rumah dinas yang mahal, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kembali menjadi sorotan lantaran melakukan kunjungan kerja ke Turki.
Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

Pengadaan gorden mencapai Rp. 48,7 miliar membuat DPR disorot publik. Bukan hanya itu, berikut beberapa anggaran 'ajaib' DPR yang diprotes rakyat.


Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

10 Mei 2022

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

Pengadaan barang yang dilakukan DPR kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.


Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

18 April 2018

Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

DPR akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menanyakan perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang telah dianggarkan.


Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

16 April 2018

Gedung MPR-DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar 26 persen pada 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi.


Tolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden

16 April 2018

Kompleks Gedung MPR/DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Tolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden

DPR mengajukan kenaikan anggaran tahun 2019 sebesar 26 persen dari tahun sebelumnya.


PUPR Rampungkan Kajian Gedung Baru DPR RI Pekan Ini

22 November 2017

Proyek Gedung Baru DPR Tak Terbendung
PUPR Rampungkan Kajian Gedung Baru DPR RI Pekan Ini

Tim kementerian PUPR dan pakar masih melakukan pengkajian atas rencana permintaan pembangunan gedung baru DPR tersebut.


Bujet Gedung DPR tanpa Rekomendasi Kementerian PUPR

14 November 2017

Gedung MPR, DPR, dan DPD. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Bujet Gedung DPR tanpa Rekomendasi Kementerian PUPR

Kementerian PUPR menyatakan tak pernah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan gedung baru DPR.


Soal Pembangunan Gedung Baru DPR, Sikap Partai-partai Terbelah

30 Oktober 2017

Gedung MPR, DPR, dan DPD. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Soal Pembangunan Gedung Baru DPR, Sikap Partai-partai Terbelah

Politikus PKS, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung baru DPR dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah.


PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang

30 Oktober 2017

Usul Proyek Gedung DPR Kembali Menguat
PDIP Minta Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Ditinjau Ulang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana Dewan membangun gedung baru DPR itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.


Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November

26 Oktober 2017

Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke-10 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 25 Oktober 2017. Paripurna ini beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2018 serta Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November

Pembangunan gedung baru DPR akan dilakukan setelah penilaian rampung.