Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puluhan Kontainer Bawang Putih Ngendon di Surabaya  

image-gnews
TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat gubernur akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian agar bisa memberlakukan diskresi kepada importir yang barangnya berada di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebelum 8 Maret 2013.

Diskresi itu untuk memberi kelonggaran kepada importir guna mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan SPI dalam batas waktu tertentu. "Kalau importir juga tidak mengurusnya, ada apa? Ada tanda tanya besar," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Hadi Prasetyo, di kantornya, Rabu, 13 Maret 2013.

Saat ini, kata Hadi, ada 110 kontainer bawang putih di Terminal Peti Kemas, dan sudah mengurus RIPH dan SPI. Sebanyak 70 persen di antaranya berisi bawang putih. Dari jumlah itu, 32 kontainer sudah menetap di gudang peti kemas selama 20 hari, 62 kontainer ngendon 30 hari, dan sisanya sudah lebih dari sebulan disimpan di dalam gudang. Dokumen telah lengkap, tapi importir tidak mengeluarkannya dari gudang.

Hadi mengancam, jika bawang putih terus ditumpuk di Terminal Peti Kemas, pemerintah akan mengirim kembali atau re-ekspor. Usul lainnya adalah membuka Pelabuhan Tanjung Priok khusus untuk bawang putih impor. Selain itu, ada kemungkinan barang-barang tersebut dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai karena telah sampai di pelabuhan lebih dari 30 hari.

Dalam tiga hari ini, Hadi berharap ada jawaban dari pemerintah pusat. "Kalau tidak diambil-ambil, barangnya bisa dikuasai pemerintah. Tapi itu kewenangan Kementerian Keuangan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, harga bawang putih di pasaran melonjak tajam. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan akan mendorong para importir segera mengangkut komoditas impor dari pelabuhan agar kebutuhan bawang putih segera terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai, balai karantina, dinas perdagangan, dinas pertanian, dan PT Sucofindo untuk membicarakan masalah ini. Pemerintah juga akan mengevaluasi kinerja dan etika bisnis importir agar masalah ini tak lagi terulang.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita Terpopuler:
Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko

Barcelona Balas Milan Dua Kali Lipat

Prabowo: Negara Ini Sedang Sakit

Yudhoyono Larang Ketua Demokrat Maju Pilpres

Geng Irene 'Kill Bill' Nyaris Bentrok di Tangerang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

17 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

31 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?