Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang DH-Said Abdullah Jago PDIP di Pilgub Jatim

image-gnews
Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hari ini, Jum’at, 3 Mei 2013, mengeluarkan rekomendasi bagi Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah sebagai calon Gubernur dan dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada pemilihan 29 Agustus 2013 mendatang.

Bambang adalah Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya. Adapun Said merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan asal Madura. Keduanya adalah kader partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu.

Ketika dihubungi Tempo, Bambang mengatakan siap menjalankan tugas partai. “Ini amanah yang harus saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Bambang.

Meski mengakui popularitasnya masih di bawah pasangan inkumben Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), namun Bambang optimistis tingkat keterpilihannya (elektabilitasnya) akan meningkat. “Mesin partai akan digerakkan untuk mensukseskan rekomendasi DPP,” ujar Bambang.

Wakil Ketua PDIP Jawa Timur yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu 2014 Ali Mudji berharap seluruh struktural partai, kepala daerah dari PDI Perjuangan dan simpatisan PDI Perjungan, berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Bambang-Said. Sebab rekomendasi DPP tersebut merupakan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ali Muji, Megawati memilih mendukung kadernya sendiri yang diyakini mampu bersaing dengan Karsa ataupun calon yang lain. ”Waktu pilkada di DKI Jakarta, Bambang sebenarnya akan ikut maju. Namun ditolak Ibu Megawati karena Bambang akan mendapat tugas di pilkada Jawa Timur,” ucapnya.

Sumber Tempo menjelaskan, seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur yang menang karena diusung PDI Perjuangan maupun yang memang berasal dari kader PDI Perjuangan juga dihadirkan di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung berkaitan dengan keluarnya rekomendasi tersebut. Mereka diminta mengamankan dan memperjuangan kemenangan bagi Bambang-Said.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Petinggi DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPR Pramono Anung ditunjuk sebagai Ketua Tim Sukses pemenangan Bambang-Said. Sebab Pramono harus terlebih dahulu mensolidkan pengurus PDI Perjuangan, terutama di tingkat DPD yang terpecah dalam dua faksi. Ada yang kelompok yang justru mendukung Karsa, dan kelompok yang mendukung kader internal.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Hotman Siahaan menilai rekomendasi Megawati kepada Bambang-Said merupakan keputusan yang realistis. Sebab PDI Perjuangan butuh konsolidasi internal menyongsong Pemilu 2014. ”Dengan merekomendasi kader sendiri, PDI Perjuangan bisa berkonsolidasi untuk agenda yang lebih besar, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden,” tuturnya kepada Tempo.

Pasangan Bambang-Said, kata Hotman, tidak bisa dipandang sebelah mata. Dukungan kepala daerah di Jawa Timur dari PDI Perjuangan akan meningkatkan popularitas duet tersebut. Apalgi Jawa Timur merupakan basis PDI Perjuangan. ”Kalau bisa mengoptimalkan potensi ini, bukan tak mungkin Bambang-Said akan menjadi kuda hitam.”

KUKUH S WIBOWO | JALIL HAKIM

Topik terhangat:
Susno Duadji
 | Ustad Jefry | Caleg | Ujian Nasional


Berita Lainnya:
Yusril: Menyerah, Tak Berarti Susno Mengakui
Pesan Susno ke Yusril: Saya Minta Dieksekusi  
Susno Duadji Masuk Sel Cibinong Tengah Malam
Pengacara Susno Duadji: Itu Kabar Burung 
Moge Ringsek Uje Bakal Dilelang
Uang Lelang Moge Uje untuk Bangun Masjid
Densus 88 Tangkap Tiga Terduga Teroris

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.