Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal BBM, SBY Minta DPR Ciptakan Iklim Sejuk

image-gnews
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). Menjelang kenaikan harga bbm membuat sejumlah SPBU mengalami kehabisan stcok bbm dan mengalami keterlambatan pengiriman. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan BBM di kawasan Legok, Tangerang, Banten, (26/4). Menjelang kenaikan harga bbm membuat sejumlah SPBU mengalami kehabisan stcok bbm dan mengalami keterlambatan pengiriman. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2013. Pertemuan ini dalam rangka konsultasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, SBY menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ke para pimpinan DPR. SBY juga meminta DPR menciptakan suasana sejuk terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

"Tugas kami sekarang adalah ingin membuat suasana yang lebih sejuk," kata Priyo, seusai pertemuan. Tujuannya, ia menambahkan, agar dengan segala pertimbangan yang matang, SBY bisa memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Karena kalau tidak (dinaikkan), subsidi membengkak dan itu akan menggoncang sisi-sisi keuangan negara."

Atas dasar itu, pimpinan DPR mempersilakan SBY, dengan kewenangannya sebagai presiden, untuk memutuskan kebijakan BBM bersubsidi. "Nanti DPR akan membahas sisi-sisi tentang proteksi sosial," ujar politikus Partai Golkar ini. "Nanti akan disampaikan secara resmi."

Menurut dia, SBY juga meminta DPR memaklumi kebijakan proteksi sosial, seperti bantuan langsung ke masyarakat, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya. "Kami memang memaklumi," ucap Priyo. "Hanya nanti perlu ada mekanisme yang semua itu tidak bisa hanya teropinikan oleh satu-dua kelompok saja."

Priyo mengatakan, kompensasi kenaikan BBM bersubsidi harus merupakan keputusan negara untuk memproteksi masyarakat yang membutuhkan. "Jadi nanti kalaupun ada bantuan uang cash sekian bulan dan DPR setuju, itu betul-betul murni persetujuan bersama presiden dan DPR RI, bukan sepihak."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, pemerintah memiliki ide untuk memberikan kompensasi ke masyarakat selama beberapa bulan. Adapun DPR, ia menambahkan, tak berpikir kompensasi itu dijalankan selama satu tahun. "Itu terlalu lama," kata Priyo. Idealnya, ujar dia, kompensasi diberikan antara 3-5 bulan.

PRIHANDOKO

Topik Terhangat:
Teroris
| E-KTP |Vitalia Sesha| Ahmad Fathanah| Perbudakan Buruh

Berita Lainnya:
Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah  

Kisah Buruh Panci yang Kabur dan Ditangkap Tentara  

Angkringan Tak Sehat Sumber Penularan Hepatitis A  
Ratusan Penumpang Citilink Mengamuk di Adisutjipto
Polisi Takut Tangkap Anggota TNI Beking Bos Panci  
Ahmad Fathanah Minta Sefti Tak Meninggalkannya  
Perumahan Petinggi PKS di Condet Tertutup Rapat


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

13 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

15 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

15 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

21 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

22 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.