TEMPO.CO, Jakarta-Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, meminta Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri jeli melihat agenda politik yang terselip di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Tahun depan adalah tahun politik, sehingga, “Ada kemungkinan agenda politik dimasukkan dalam anggaran,” katanya, Selasa, 22 Mei 2013, kemarin.
Chatib juga diharapkan tegas menolak titipan dari partai politik. Menurut ekonom Samuel Sekuritas, Lana Soelistyaningsih, menjelang pemilu tahun depan, anggaran belanja negara rawan diselewengkan untuk dana partai politik. Chatib diperkirakan akan berada pada posisi yang sulit karena belum berpengalaman menghadapi tekanan politik. "Posisinya sulit karena jam terbang belum banyak," kata Lana kepada Tempo, Selasa, 22 Mei 2013, kemarin.
Di sisi lain, Lana melanjutkan, Chatib dituntut memaksimalkan penyerapan anggaran. Padahal hal tersebut tidak mudah, mengingat masa kerja yang singkat. Anggaran juga dikhawatirkan tak terserap karena menteri-menteri yang berasal dari partai politik mulai tahun depan sibuk berkampanye.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin melantik Muhammad Chatib Basri menjadi Menteri Keuangan. Menurut Chatib, dia memiliki tiga tugas utama, yakni menjaga kedisiplinan fiskal, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Setelah dilantik, hari ini Chatib langsung membahas APBN Perubahan 2013 bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan terkait dengan rencana pemerintah memberi kompensasi kepada rakyat miskin akibat rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Subsidi harus diberikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan," kata Chatib di Istana Negara.
SBY menitipkan tiga tugas utama. Presiden juga memaparkan tiga tugas utama Chatib sebagai menteri keuangan, yaitu pertama, menjaga, mengembangkan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent, dalam perekonomian dunia yang masih penuh gejolak. Ia meminta menteri keuangan mampu menjaga APBN agar tetap sehat. (Baca: Empat Agenda Utama Chatib Basri versi Hatta)
Kedua, Menkeu juga diminta untuk memberikan back up policy atau dukungan kebijakan agar investasi di Indonesia terus meningkat, dalam bentuk insentif fiskal atau kebijakan lainnya.
Ketiga, Presiden meminta Menkeu yang baru untuk memberikan dukungan kebijakan pada investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk industri. Dengan demikian, pengangguran dan kemiskinan berkurang serta pertumbuhan terjaga. (Baca juga: 4 Kriteria Pengganti Chatib Basri di BKPM)
ANANDA PUTRI | ANANDA TERESIA | RIZKI PUSPITA SARI | RIRIN AGUSTIA
Topik terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
TEKNO Terpopuler
Samsung Galaxy S4 Active, Ponsel Anti-Debu dan Air
David Karp, 'Drop Out' SMA yang Kaya dari Tumblr
Tinja Pengharum Ruangan Juara III Olimpiade Turki
