TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera tak mau banyak komentar mengenai wacana keluar dari koalisi pemerintahan. Menurut Presiden PKS Anis Matta, pertemuan dengan pengurus wilayah bukan untuk membahas topik tersebut, tetapi tentang pemenangan pemilihan umum 2014.
"Ini bukan forum untuk bahas soal perpecahan koalisi. Sekarang kita fokus pemilu," kata Anis ketika ditemui sebelum acara Rapat Kerja DPP PKS bersama seluruh DPW se-Indonesia, Jumat, 24 Mei 2013. Dia lebih suka membahas upaya mencegah kecurangan dalam proses perhitungan suara.
Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Taufik Ridho juga menolak menanggapi wacana ini. Menurut dia, PKS memiliki mekanisme sendiri dalam membicarakan persoalan terkait posisi koalisi PKS. Keputusan masuk koalisi, kata Taufik merupakan keputusan Majelis Syuro sehingga kebijakan keluar dari koalisi juga harus melalui pembicaraan Majelis Syuro.
"Ada mekanismenya, kalau daerah memiliki suatu usul bisa bicara dengan wakil dia di majelis syuro, karena mekanismenya kan harus diputuskan melalui mejelis syuro," kata Taufik. Pihak yang berwacana keluar dari koalisi, menurut dia, tidak perlu berkoar-koar di luar majelis.
Wacana keluar dari koalisi mulai berhembus dari PKS. Pemerintah dirasa tak terlalu mendengar suara partai koalisi dalam penetapan kenaikan harga BBM. PKS merasa, pemerintah hanya menggiring dan memanfaatkan partai pendukung pemerintah lainnya. Menurut PKS, selama ini pemerintah melakukan kenaikan BBM dengan mengabaikan usulan-usulan dari partai lain.
SUNDARI
Hangat:
Kisruh Kartu Jakarta Sehat | Menkeu Baru | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Perlu baca:
EDSUS Jala Cinta dan Uang Fathanah
Fathanah: Luthfi Makin Dikasih Makin 'Gila'
Inilah 12 Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi
Lelaki Korban Potong 'Burung' Angkat Bicara
