TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan Kementerian Kesehatan soal proyek vaksin flu burung yang hingga kini masih mangkrak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Jalil, mengatakan penghentian sementara proyek Rp 1,3 triliun itu menjadi sebab utama laporan keuangan Kementerian Kesehatan belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni.
"Sebenarnya kami bisa memberikan WTP murni, tapi karena pengadaan sarana prasarana vaksin flu burung masih belum jelas, maka kami perlu memberi catatan khusus," kata Rizal di kantor Kementerian Kesehatan, Selasa, 2 Juli 2013. Untuk Laporan Keuangan Negara tahun anggaran 2012, BPK hanya memberi Kementerian opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan.
Kepada Tempo, Rizal mengatakan, catatan dibuat BPK lantaran menilai pemberhentian proyek pengadaan vaksin berpotensi meningkatkan kerugian negara. Hingga kini BPK sudah mencatat megaproyek pengadaan vaksin flu burung itu sudah merugikan negara hingga Rp 600 miliar.
BPK berharap, Kementerian Kesehatan segera melakukan pembicaraan serius agar proyek yang masih disegel oleh penegak hukum karena kasus korupsi pengadaan pada 2010 ini bisa kembali dilanjutkan. "Kami berharap semua barang yang sudah diadakan bisa difungsikan lagi dan mulai dioperasionalkan," ujar Rizal.
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sependapat dengan BPK. Menurut dia, proses produksi pengadaan vaksin diupayakan segera dimulai. Dia meminta BPK juga turut memberi dukungan agar proses bisa segera dimulai. "Barangkali dengan kata-kata yang positif, kami bisa dibantu diberi kelonggaran untuk mulai melanjutkan produksi, sementara proses hukum silakan terus jalan."
Nafsiah pun mengatakan saat ini, kementeriannya mulai didesak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera memulai proses produksi. Karena kualifikasi vaksin yang bakal diproduksi oleh Bio Farma itu diyakini bakal menjadi vaksin dengan kualitas bagus dan cocok untuk mengantisipasi bahaya pandemi flu burung di seluruh dunia.
IRA GUSLINA SUFA
Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?
Berita terpopuler:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
