Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota Dewan Pesimistis, Arus Mudik Lancar

image-gnews
Sejumlah orang antre di loket Ruang Reservasi Tiket, Stasiun Surabaya Kota Gubeng, Surabaya,  (26/7). ANTARA/Eric Ireng
Sejumlah orang antre di loket Ruang Reservasi Tiket, Stasiun Surabaya Kota Gubeng, Surabaya, (26/7). ANTARA/Eric Ireng
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi III DPR RI meninjau persiapan moda transportasi mudik Lebaran di Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu, 10 Juli 2013. Rombongan terdiri dari Ketua Komisi III Ruhut Sitompul, Wakil Ketua Azis Syamsuddin, dan anggota antara lain Ahmad Yani serta Eva Kusuma Sundari.

Kepada Tempo, Azis mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk antisipasi menjelang Lebaran. Terutama untuk kerawanan premanisme, ketersediaan tiket dan persoalan calo. "Kita antisipasi jauh-jauh hari," kata Azis.

Komisi III juga memastikan persiapan kelayakan sarana transportasi menghadapi arus mudik. Karena itu pengawasan di setiap pos-pos harus ditingkatkan baik sebelum dan setelah Lebaran. Bukan hanya di terminal, tapi juga stasiun, pelabuhan dan bandara. Termasuk potensi kelalaian sehingga memungkinkan terjadi sehingga mengakibatkan rawan kecelakaan dan tindak pidana. Selain motor, angkutan bus masih tergolong paling rawan.

Meski demikian, Anggota Komisi III  dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari pesimistis jika kondisi mudik tahun ini akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pasalnya, belum ada terobosan baru dari seluruh moda transportasi untuk mengatasi masalah yang muncul selama arus mudik. Dia juga tidak yakin jika target zero accident selama arus mudik tahun ini bisa tercapai. "Zero accident nggak mungkin, karena nggak ada terobosan baru," kata Eva.

Menurut Eva, dari pola transportasi yang ada masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pemudik yang menggunakan motor diprediksi masih akan mendominasi. Sedangkan angkutan kereta tidak ada tambahan gerbong. Bahkan kereta ekonomi pun dihapuskan. Pemerintah sendiri juga masih fokus memperbarui jalur pantura. Padahal trend menunjukkan arus lalu lintas di jalur selatan mulai meningkat. "Tapi kita nggak kapasitas mengatasi lalin. Kita lebih soroti kerawanan keamanan dan crime-nya," ujarnya.

Pernyataan Eva dibantah Kepala Stasiun Gubeng Ganed Mardiono. Ia mengatakan, kereta tarif ekonomi masih akan disediakan baik rute pendek dan jauh. Mengantisipasi kepadatan arus mudik nanti, pihak stasiun akan menambah jumlah gerbong. "Seperti Penataran dan Doho nanti akan ada ekstra gerbong 5 sampai 7 tambahan," kata Ganed.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rute menuju Banyuwangi, Blitar, Malang dan antarkora diprediksi masih akan diminati para pemudik. Kendati begitu, Ganed memastikan tidak akan ada lonjakan penumpang karena pihak kereta api hanya menerima penumpang sesuai kapasitas. Untuk satu gerbong ekonomi, kapasitas penumpang sebanyak 109 orang. Sedangkan untuk kereta bisnis sejumlah 64 orang per gerbong dan 50 orang untuk eksekutif. Per hari, rata-rata terdapat 5 ribu orang yang sudah memesan tiket kereta api hingga H+3 Lebaran.

Selain Stasiun Gubeng, rombongan Komisi III DPR RI yang juga didampingi oleh Kepala Polisi Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono meninjau kesiapan Terminal Purabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak. Rencananya, dari Surabaya, anggota DPR RI akan bertolak ke Semarang, Yogyakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung guna meninjau kesiapan transportasi di daerah setempat.

AGITA SUKMA LISTYANTI



Berita Lainnya:
Kronologi Pemerkosaan Wartawati
Simulator SIM, Ini Pertanyaan KPK untuk Nanan
5 Manfaat Berciuman bagi Kesehatan
Wartawati Korban Pemerkosaan Merasa Ditekan Polisi
Gedung Bersejarah di Bandung Jadi Karaoke?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

13 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

22 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.