Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 11 Proyek Yang Dilaporkan Nazaruddin ke KPK

image-gnews
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS,  sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Terpidana kasus suap Wisma Atlit, Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni, terdakwa kasus suap PLTS, sebelum persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, (29/11). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elza Syarief, pengacara Muhammad Nazaruddin, mendaftar kasus yang telah dan akan dibongkar kliennya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya sudah ada 11 kasus dalam daftar, mulai dari kasus di Kementerian Pendidikan Nasional--kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan--hingga proyek Pusat Olah Raga Hambalang.
Sebelumnya, usai diperiksa kemarin, Nazaruddin menyebut ada beberapa proyek yang sudah ia buka ke penyidik KPK. Di antaranya proyek E-KTP hingga, itu tadi, Hambalang (baca juga: Nazaruddin Janji Ungkap Kasus yang Lebih Besar).
Berikut daftar 11 proyek yang dibongkar Nazar:

1. Proyek di Kementerian Pendidikan.
"Masalah pemberian uang, siapa, nilai, mark up, segala rupa itu sudah dijelaskan," kata Elza tadi malam, Rabu, 31 Juli 2013.

2. Proyek MA 60 Merpati senilai US$ 100 juta.
Proyek ini melibatkan pimpinan DPR, Badan Anggaran, dan pejabat eksekutif di lingkungan pemerintahan. "Di mana di situ proyek rekayasa untuk bagi-bagi uang tahun 2010," kata Elza.

3. Proyek E-KTP.
Nilainya Rp 5,8 Triliun dengan mark up 4-5 persen. "Juga bagi-bagi uang pada DPR RI dan menteri-menteri terkait. Saya enggak mau sebut namanya, tapi dalam BAP yang ada di tangan saya, itu sudah detail disebut siapa-siapa," kata Elza.

4. Proyek gedung Pajak.
Nilai Rp 2,7 Triliun, direkayasa oleh Badan Anggaran DPR dan Dirjen Pajak periode tahun 2007-2008-2009.

5. Proyek PLTU Kalimantan Timur.
Dimenangi oleh PT Adhi Karya, JO Cina, periode tahun 2010-2011, nilainya Rp 2,3 Triliun.

6. Proyek PLTU Riau.
Dimenangi oleh JO Cina, nilai proyeknya Rp 1,3 Triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

7. Proyek Diklat MK.
Nilai Rp 196 Miliar melalu penunjukan langsung. "Dan itu juga ada pertemuan-pertemuan, klien saya Nazaruddin ikut serta," kata Elza.

8. Proyek gedung MK.
Nilai Rp 300 Miliar yang juga penunjukan langsung pada PP. "Fee diserahkan juga kepada Komisi III, feenya senilai 7 persen," kata Elza lagi.

9. Proyek Refeneri Unit RU Cilacap.
Nilai proyek U$ 937 Juta. Pemenangnya Adhi Karya, JO. "Feenya ada dan orang-orangnya ada yang menerima," kata Elza.

10. Proyek simulator.

11. Proyek Hambalang.
Yang berkaitan dengan Wisma Atlet, di mana waktu itu Wisma Atlet itu meledak. "Uang yang sudah dibagi-bagikan kan sudah masuk kantong masing-masing, sehingga untuk menutup Wisma Atlit (menutup perkara yang katanya untuk ke KPK, hingga untuk bayar lawyer segala rupa), pakai proyeknya Peralatan Olahraga Hambalang senilai Rp 79 Miliar, padahal gedungnya belum jadi," kata Elza.
FEBRIANA FIRDAUS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 menit lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.


Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

9 jam lalu

Sejumlah penumpang turun dari KRL yang berhenti di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, Jumat, 22 Desember 2023. KAI Commuter menambah perjalanan KRL selama musim libur Nataru ini. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.