Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem Laporkan Dana Kampanye Rp 41 Miliar  

image-gnews
Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan. Tempo/Tony Hartawan
Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum kemarin, 24 Desember 2013. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, mengklaim dana yang dilaporkan sebesar Rp 41,186 miliar. "Kami ingin menunjukkan tak jadi soal dengan pendanaan partai," kata Ferry ketika dihubungi, Rabu, 25 Desember 2013.

Ferry menuturkan pelaporan ini untuk tahap pertama, yakni 11 Januari-20 Desember 2013. Partainya, kata dia, akan melaporkan keuangan kampanye bulan Maret dan April setelah pemilihan legislatif 2014 nanti. Pendanaan ini diperoleh melalui dua cara, yakni dari kas NasDem dan badan usaha yang dimiliki oleh partai.

Ferry mengatakan, dana yang dilaporkan baru awal dan belum semuanya. Penerimaan dana awal kampanye akan dialokasikan untuk kaos dan bendera NasDem.

Di internal sendiri, kata Ferry, NasDem mewajibkan para calon legislator segera melapor sebelum 20 Februari 2014. "Pelaporan juga disertai bukti agar semuanya clear," ujar Ferry. Dia mengatakan NasDem tak ingin ada indikasi pencucian uang saat menerima sumbangan dari anggota partai.

Pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu akan ditutup pada 27 Desember 2013. Pelaporan parpol pada 27 Desember adalah bukan laporan awal dana kampanye, tetapi laporan penerimaan dana kampanye. Pada proses laporan selanjutnya, yakni 2 Maret, baru menyoal laporan penggunaan dana kampanye. Laporan dana kampanye partai terintegrasi laporan caleg.

SUNDARI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terpopuler

Usul KPK Kurangi Utang Negara Rp 2.000 Triliun
Di Tahanan, Gerak-gerik Atut Disorot CCTV
Cerita Airin Soal Tangisan Atut
Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun 
Dibesuk Airin, Gubernur Atut Menangis
Pencipta AK-47 Meninggal di Usia 94 Tahun
Ki Kusumo: Peluang Jokowi Nyapres Akan Mirip Obama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

15 Januari 2024

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ramai Kabar Disebut Tak Laporkan Sejumlah Mobil di LHKPN, Ini Profil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dikabarkan tidak melaporkan koleksi mobil mewahnya di LHKPN. Seperti apa profil Ivan sebenarnya?


Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

8 Januari 2024

Suasana pembuatan kaos kampanye di usaha konveksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta,  Selasa, 31 Oktober 2023. Menjelang kampanye Pemilu legislatif dan kampanye pemilihan presiden pada Pemilu 2024, pesanan kaos kampanye naik hingga 400 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Sepi Orderan Pemilu, Pengusaha Konveksi Ngadu ke Kemenkop UKM

Pengusaha konveksi sepi orderan selama kampanye Pemilu 2024. Order anjlok 70 persen dibanding pemilu sebelumnya.


Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

19 Desember 2023

Bank Jepara Artha. Dok: BPR
Profil Bank Jepara Artha yang Diduga Alirkan Dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

BPR Bank Jepara Artha diduga mengalirkan dana kampanye ilegal ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seperti apakah profil BPR tersebut?


PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

28 Juni 2023

Gedung PPATK, Jakarta. (Foto: ppatk.go.id)
PPATK Bakal Pantau Aliran Dana Pemilu Ilegal Lewat Aset Kripto dan E-Money

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal melakukan pengawasan terhadap aliran dana Pemilu ilegal.


Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

23 Mei 2023

Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat.


Ekonom Ini Yakin Putusan Penundaan Pemilu Diabaikan Pasar Keuangan Karena Tak Lazim, Dampaknya?

3 Maret 2023

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Ekonom Ini Yakin Putusan Penundaan Pemilu Diabaikan Pasar Keuangan Karena Tak Lazim, Dampaknya?

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menilai perintah PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 tak lazim dan tidak bisa dilaksanakan. Apa dampaknya ke pasar?


Bila Pemilu 2024 Ditunda, Ekonom: Kepercayaan Pasar Keuangan dan Modal Bakal Tergerus

2 Maret 2023

Layar pergerakan Indexs Harga Saham Gabungan atau IHSG di Gedung Busa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 16 September 2022. IHSG ditutup terkoreksi di level 7.168 pada perdagangan akhir pekan Jumat. Tempo/Tony Hartawan
Bila Pemilu 2024 Ditunda, Ekonom: Kepercayaan Pasar Keuangan dan Modal Bakal Tergerus

Ekonom Indef Eko Listiyanto menilai penundaan Pemilu 2024 dapat memicu risiko turunnya kepercayaan pasar keuangan dan pasar modal.


Ramai Soal Pemilu 2024 Ditunda, Berapa Sebenarnya Dana Pemilu yang Sudah Dianggarkan Sri Mulyani?

2 Maret 2023

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. KPU akhirnya mempublikasikan daftar nama 49 calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi. TEMPO/Subekti.
Ramai Soal Pemilu 2024 Ditunda, Berapa Sebenarnya Dana Pemilu yang Sudah Dianggarkan Sri Mulyani?

Saat ini ramai pemberitaan pengadilan memerintahkan KPU menunda Pemilu yang sedianya digelar pada 2024. Berapa dana yang sudah dianggarkan pemerintah?


Partai Buruh Ungkap Asal-Usul Sumber Dana: Dibiayai Mandiri, Bukan Partai Cukong

15 Januari 2023

Presiden Partau Buruh Said Iqbal saat memimpin Rakernas di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Ahad, 15 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Partai Buruh Ungkap Asal-Usul Sumber Dana: Dibiayai Mandiri, Bukan Partai Cukong

Iqbal membeberkan nominal iuran yang masuk ke Partai Buruh dari salah satu organisasi inisiator itu mencapai Rp100 juta per bulan.


Kemenkeu Jawab Kabar Dana Pemilu 2024 Seret

4 Agustus 2022

Isa Rachmatarwata, saat mengikuti fit and proper test calon dewan komisioner OJK21 nama calon anggota dewan komisioner OJK dengan Komisi XI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin, 11 Juni 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Kemenkeu Jawab Kabar Dana Pemilu 2024 Seret

Total dana Pemilu yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilihan dan persiapan 2022 mencapai Rp 8,06 triliun.