TEMPO.CO, Jakarta - - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo memberi isyarat lembaganya menyelidik satu di antara proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji 2012-2013. Namun Johan mengaku tak tahu pasti proyek mana yan sedang diusut itu. "Kan kalau di haji pengadaannya ada pemondokan, katering, transportasi, begitu. Nah itu salah satunya sedang ditelusuri," kata Johan di gedung kantornya, Jumat 14 Februari 2014.
Johan membantah lembaganya menyelidiki adanya bunga dalam setoran haji. Namun menurut Johan, sudah ada yang melaporkan bunga itu ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK. "Statusnya saat ini masih ditelaah," kata dia.
Johan meluruskan pemberitaan soal penyelidikan KPK soal penyelenggaraan dana haji. Menurut Johan, KPK belum sampai pada dana haji. "Jadi yang diusut KPK itu penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama," kata dia.(baca: Irjen: Pengadaan Barang dan Jasa Haji Rawan)
Johan menjelaskan, dalam penyelenggaraan haji itu, di antaranya ada pengadaan barang dan jasa. "Jadi yang diusut belum sampai pada dana setoran haji itu," kata dia. "Tapi bukan berarti KPK tak mengembangkan ke sana (dana setoran haji)," ujar dia.
Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, kisaran nilainya di atas Rp 100 miliar.(baca: KPK Usut Penyelenggaraan Haji, Bukan Dana Haji)
Pada 6 Februari 2014, Johan mengumumkan lembaganya sedang menyelidiki pengelolaan dana haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, yaitu Anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar dan bekas Anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini yang kini di Komisi Pemerintahan. "Sepertinya ada juga dari Kemenag yang diperiksa, tapi nanti saya cek dulu," ujar Johan.(baca: Temuan PPATK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?)
Saat ditanya soal Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochamad Jasin yang menyebutkan dana haji yang diduga dikorupsi oleh oknum di kementeriannya itu diduga digunakan untuk pembelian mobil, Johan enggan menanggapi.(baca: Sengkarut Dana Haji, Menteri Agama Terlibat?)
Johan hanya mengatakan lembaganya membuka kesempatan bagi siapapun untuk memberikan informasi. "Jadi bukan karena dia mantan pimpinan KPK, tapi memang sewajarnya Irjen melakukan audit internal. Setiap irjen tentu bisa membantu KPK," kata Johan.
MUHAMAD RIZKI
