Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Didesak Periksa Dinasti Ratu Atut

image-gnews
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) bersama Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah, yang juga adik Atut (tengah), dan anggota DPRD Serang Ade Choirunnisa (menantu Atut), dalam acara istigosah keluarga di Serang, Banten, (7/10). ANTARA/Asep Fathulrahman
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kanan) bersama Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah, yang juga adik Atut (tengah), dan anggota DPRD Serang Ade Choirunnisa (menantu Atut), dalam acara istigosah keluarga di Serang, Banten, (7/10). ANTARA/Asep Fathulrahman
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang -  Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ratu Tatu Chasanah yang juga Wakil Bupati Serang. Adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini adalah penerima dana hibah dan bantuan sosial 2011 melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Banten dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Banten.

Direktur ALIPP, Uday Suhada mengatakan Ratu Tatu menjabat sebagai ketua di kedua organisasi tersebut saat menerima dana hibah itu. "Pada 2011, PMI menerima Rp 900 juta, sedangkan Dekopinwil Banten menerima dana Rp 200 juta," kata Uday kepada Tempo di Tangerang, Senin, 17 Februari 2014.

ALIPP mendesak KPK memeriksa keluarga Atut agar komisi antirasuah itu mudah membuktikan bahwa dinasti politik seperti di Banten itu rawan korupsi. "Pak Samad pernah mengatakan dinasti politik di Banten rawan korupsi, maka sudah waktunya keluarga Atut diperiksa untuk membuktikan pernyataan itu," kata Uday. (Baca: Atut dan Sejumlah Kasus Korupsi yang Menjeratnya)

Penerima dana hibah dan bantuan sosial lanjut Uday tak hanya Tatu, melainkan suami Atut, almarhum Hikmat Tomet juga anak Atut serta kerabatnya. Dewan Kerajinan Daerah Banten yang diketuai Tomet misalnya tercatat menerima aliran dana Rp 750 juta. (Baca:Dinasti Atut Lain Bisa Terseret)

Selanjutnya, dana hibah senilai Rp 1,5 miliar juga mengalir ke Karang Taruna Provinsi Banten yang diketuai anak Atut, Andika Hazrumy. Organisasi pecinta alam Tagana yang diketuai Andika juga tercatat menerima Rp 1,75 miliar. Adapun menantu Atut yang juga isteri Andika, Ade Rossi yang kini menjadi calon legislatif Partai Golkar terdata sebagai penerima dana Rp 3,5 miliar melalui Himpaudi yang diketuainya.

Menantu lain Atut, Tanto W. Arban sebagai ketua GP Anshor Tangerang Selatan juga menerima Rp 400 juta. Sedangkan adik ipar Atut, Aden Abdul Kholik yang menjadi Ketua KNPI Banten juga menerima Rp 1,85 miliar. Dana hibah lainnya juga dimanfaatkan Atut untuk safari ramadhan senilai Rp 3,6 miliar dan Yayasan Darussholichan yang diduga milik Atut senilai Rp 3,5 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Uday memastikan pada 2010, dana hibah ini diberikan kepada 174 lembaga atau organisasi. Yang mencengangkan setahun kemudian pada 2011, lembaga penerima hibah meningkat jumlahnya menjadi 237 lembaga. Dari jumlah itu, terdapat 64 organisasi penerima hibah yang dua kali berturut-turut sebagai penerima anggaran hibah.

Penetapan pemberian hibah tahun anggaran 2010 dan 2011 belum sepenuhnya bersandar pada proposal. Ada sebanyak 174 penerima dana hibah senilai Rp 92,4 miliar pada 2010 hanya satu yang menyampaikan proposal usulan bukan proposal pencairan dana.

AYU CIPTA

Terpopuler:
Ustad Hariri Nyaris Lempar Mikrofon ke Bos Entis
Kunjungi Korban Kelud, Ini Kereta Ani Yudhoyono
Cinta Penelope Diajak Nikah Siri Ustad Hariri
Kantor Dikosongi, Wali Kota Risma Bersiap Mundur?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

4 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.


Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

4 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.


IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

7 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

23 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

1 hari lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK


Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.


Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

1 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.


KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

1 hari lalu

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Abdul Ghani Kasuba, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang


Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

2 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah