Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terima Mobil, KPK Periksa Ketua DPRD Banten  

image-gnews
Petugas memeriksa mobil Toyota Alphard bernomor polisi B 4 GRA yang pernah digunakan Ketua DPRD Banten, Aeng Haerudin dihalaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2). ANTARA/Yudhi Mahatma
Petugas memeriksa mobil Toyota Alphard bernomor polisi B 4 GRA yang pernah digunakan Ketua DPRD Banten, Aeng Haerudin dihalaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2). ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten Aeng Haeruddin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian dengan tersangka adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan. Tiba di KPK, Aeng yang mengenakan batik merah langsung masuk ke gedung, dan tak sempat ditanya wartawan.

Nama Aeng tak tertulis pada dokumen jadwal pemeriksaan. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan pemeriksaan Aeng kemungkinan masuk dalam jadwal pemeriksaan tambahan. "Dia diperiksa untuk pencucian uang tersangka CW (Chaeri Wardana)," kata Johan melalui pesan pendek, Rabu, 26 Maret 2014.

Para petinggi DPRD Banten berulang kali dipanggil dan diperiksa KPK lantaran ada dugaan menerima saweran mobil dari Wawan. Satu per satu, mereka mengembalikan mobil-mobil itu.

Ketua KPK Abraham Samad sempat mengatakan pengembalian mobil-mobil mewah oleh para anggota DPRD Banten tak bakal menyelamatkan para anggota Dewan itu dari perbuatan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Meski saat ini KPK belum menyimpulkan adanya gratifikasi itu, tapi Abraham menilai pengembalian mobil tak bakal menggugurkan tindakan yang telah dilakukan. "Bukan berarti mengembalikan lalu pertanggungjawaban pidananya hilang. Ini masih kami dalami dan validasi," kata Abraham di gedung kantornya, Kamis, 6 Maret 2014.

Wawan yang merupakan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu berprofesi sebagai pebisnis. Bisnis Wawan merambah hampir di seluruh proyek berbiaya tinggi di Banten. Tempo memperoleh informasi adanya saweran mobil yang dilakukan Wawan ke para anggota Dewan Banten. Saweran itu memuluskan Wawan untuk memenangkan perusahaannya dalam banyak proyek bernilai besar di Banten.

Ketua Pelaksana Harian Badan Anggaran DPRD Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Media Warman, kepada Tempo bersumpah tak menerima mobil dari Wawan. Namun belakangan, dia menjadi orang pertama yang menyerahkan mobil ke KPK. Dari dua mobil yang diterimanya, Media hanya mengembalikan Honda CR-V dengan nomor polisi B-710-MED.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aeng juga sempat membantah menerima mobil dari Wawan. Menurut Aeng, mobil di rumahnya yang kini disita KPK itu bukan berasal dari Wawan, melainkan dari staf Wawan. Dari Wawan, Aeng menerima Mercedes Benz bernomor polisi B-4-FIS dan Toyota Alphard berpelat nomor B-4-GRA. Diduga, kepemilikan mobil itu atas nama Wawan atau perusahaan Wawan. Namun, dari pelat nomornya, terbaca "Afis" dan "Agra", nama dua anak Aeng. 

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler
Dokter Tentara Dikeroyok 9 Perwira TNI AU di Yogya
Di Rumah Gus Dur, Jokowi Sempat Bantu Angkat Kursi
Dicecar Jaksa, Fathanah Jengkel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

20 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.


Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

42 menit lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Novel Baswedan dkk melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho.


Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

2 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

3 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Setor Rp126 Miliar ke Negara dari Uang Pengganti Kasus Korupsi di Bakamla

KPK menyetorkan uang pengganti kasus suap satelit Bakamla dengan terpidana korporasi PT Merial Esa.


KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

4 jam lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis, 25 April 2024./Dok. KPK
KPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga

KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan


Laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK Ibarat Jeruk Makan Jeruk, Nurul Ghufron: Biar Publik Menilai

4 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) didampingi Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) memberikan keterangan pers usai pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK pegawai KPK, di Komnas Ham, Jakarta, Kamis 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Laporkan Albertina Ho ke Dewas KPK Ibarat Jeruk Makan Jeruk, Nurul Ghufron: Biar Publik Menilai

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho ke Dewas KPK


Konflik Internal di KPK, Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Albertina Ho Dianggap Melanggar Wewenang

6 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Konflik Internal di KPK, Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Albertina Ho Dianggap Melanggar Wewenang

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menganggap pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho sudah tepat.


Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK karena Tetap Proses Dugaan Pelanggaran Etiknya

23 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penahanan mantan Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012 Adi Wibowo di Gedung KPK, Selasa, 11 Januari 2022.  ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK karena Tetap Proses Dugaan Pelanggaran Etiknya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai kasus dugaan pelanggaran etiknya sudah kedaluwarsa


Masih Ingin Rampas Aset Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung

1 hari lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Masih Ingin Rampas Aset Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung

KPK mengajukan kasasi atas putusan majels hakim tingkat banding yang mengembalikan aset hasil korupsi kepada Rafael Alun


Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ditemui usai memberikan keterangan kepada Dewas KPK perihal pemberhentian Endar Priantoro di Gedung Dewas Rabu 12 April 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan

Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.