TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memburu oknum partai politik yang minta jatah Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Kami pasti buru nanti," kata Ahok, begitu dia biasa disapa, di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.
Ahok mengatakan dalam rapat pimpinan tadi bahwa pihaknya sudah membahas soal adanya penyelewengan terhadap KJP ini. Hasilnya, kata Ahok, setiap kepala sekolah harus bekerja sama dengan komite sekolah untuk mengumumkan siapa siswa yang berhak menerima KJP.
"Supaya tidak terulang lagi," ujar Ahok. "Kami libatkan komite dan mereka harus memutuskan, seorang anak wajib dapat KJP atau enggak, gitu lho." (Baca: Soal KJP, Jokowi: Masa Gubernur 'Ngurusin Ucrit')
Sebelumnya kuota siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMA 76 Jakarta diserobot oknum anggota partai politik. Kepala SMA 76 Jakarta Retno Listyarti mengaku kaget atas adanya nama-nama siswa sekolahnya yang diajukan oknum parpol.
Sebab, kewenangan menyodorkan nama siswa penerima KJP ada di pihak sekolah. Pihak sekolah pun melakukan seleksi ketat agar penerima KJP adalah siswa yang benar-benar membutuhkan. (Baca: Jatah KJP di SMA Diserobot Partai?)
Retno mendapatkan 28 nama siswa calon penerima KJP ke Dinas Pendidikan. Alangkah terkejutnya dia saat diberi tahu Dinas bahwa jatah penerima KJP kini tersisa sebelas siswa. Alasannya, sebanyak 17 nama siswa lainnya telah diajukan oknum anggota parpol. (Baca: Ahok Rombak Dinas Pendidikan DKI lantaran KJP dan ICW: 19,4 Persen Kartu Jakarta Pintar Meleset)
REZA ADITYA
Berita Lainnya:
Dua TNI AL Dibunuh, 9 Nelayan Thailand Tersangka
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Kejaksaan Terus Usut Penjualan Aset UGM