TEMPO.CO, Surakarta - Penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April lalu tidak berdampak signifikan pada kegiatan ekonomi di Surakarta, Jawa Tengah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Surakarta Ismet Inono mengatakan dampak pemilu legislatif pada perekonomian tidak sebesar yang diperkirakan.
"Masyarakat tidak besar-besaran berkampanye. Buktinya konsumsi bahan bakar minyak tidak sebanyak yang diprediksi sebelumnya," ujarnya di kantor BI, Solo, Rabu, 28 Mei 2014. Dia mengatakan sebelumnya BI memperkirakan penyelenggaraan pemilu legislatif akan mendorong perekonomian tumbuh 0,1-0,2 persen.
Indikator yang menunjukkan pemilu legislatif tak berdampak signifikan bagi geliat perekonomian terlihat dari perlambatan pertumbuhan kredit dan aset perbankan. Misalnya aset perbankan pada April 2014 mencapai Rp 56,5 triliun atau tumbuh 16,2 persen secara tahunan. "Tapi jika dibandingkan Maret 2014, terjadi perlambatan. Karena pada Maret tumbuh 17,94 persen," katanya.
Kemudian, kredit yang disalurkan pada April 2014 mencapai Rp 48,2 triliun atau tumbuh 19,7 persen secara tahunan. Tapi pertumbuhan tersebut masih kalah jika dibandingkan penyaluran kredit pada Maret yang tumbuh 21,6 persen secara tahunan.
Indikator lainnya, jika memang pemilu legislatif membuat ekonomi bergairah, maka mestinya terjadi inflasi pada April 2014. Sebab konsumsi masyarakat naik yang berpengaruh pada inflasi. Faktanya Solo mengalami deflasi 0,15 persen pada April lalu.
Dengan berbagai indikator tersebut, dia menilai secara umum penyelenggaraan pemilu legislatif tidak banyak berdampak pada perekonomian. Menurut dia, hal serupa juga bisa terjadi pada pemilu presiden pada 9 Juli mendatang. Memang ada dampaknya ke perekonomian tapi sangat kecil.
Dia mengatakan kondisi yang benar-benar menggairahkan perekonomian adalah puasa dan Lebaran. "Konsumsi masyarakat akan meningkat," katanya.
Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah Surakarta Arif Nazarudin mengatakan kalau pasokan bahan kebutuhan pokok tidak dijaga, maka inflasi bakal tidak terkendali. Untuk itu pihaknya akan mengumpulkan para distributor kebutuhan pokok pada pekan pertama Juni 2014.
Tujuannya melihat ketersediaan stok bahan makanan dan kebutuhan pokok jelang puasa, pemilu presiden, dan Lebaran. Pihaknya juga akan mengawasi distribusi di lapangan. "Terutama untuk mengefisienkan rantai distribusi. Selama ini terlalu panjang," ucapnya.
UKKY PRIMARTANTYO
Baca juga:
Capres Janjikan Pertumbuhan 7 Persen, Analis Ragu
Asumsi Makro di APBN 2015 Terlalu Pesimistis
Berita utama:
Jokowi Bantah Perizinan bagi Pengusaha Lambat
Punya Rp 46 T, Chairul Tanjung Belum Lapor ke KPK
Enam Kriteria Presiden Ideal Menurut Komnas HAM
