Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Setujui APBN-P 2014

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun anggaran 2014. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Mohamad Sohibul Iman menetapkan APBN-P 2014 yang diajukan pemerintah kepada DPR diterima atau disetujui.

"Kami punya hak menerima-tidak menerima. Kami sudah menyatakan menerima APBN-P," kata Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Sidang Paripurna, di gedung DPR, Rabu, 18 Juni 2014. Dengan disetujuinya perubahan APBN-P 2014 maka pemerintah menyepakati sejumlah perubahan asumsi makroekonomi APBN 2014.

Disepakati pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,5 persen. Laju inflasi sebesar 5,3 persen. Nilai tukar rupiah sebesar Rp 11.600 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan tingkat suku bunga SPN tiga bulan ditetapkan sebesar 6,0 persen.

Rapat kerja bersama DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Indonesia menyepakati harga minyak mentah Indonesia pada harga rata-rata US$ 105 per barel, dengan target lifting minyak rata-rata 818 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi makroekonomi tersebut, juga disepakati dalam APBN-P tahun 2014 bahwa pendapatan negara ditetapkan Rp 1.635,4 triliun atau Rp 37,7 triliun, lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RAPBN-P tahun 2014. Target pendapatan negara ini didukung dengan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari perpajakan dan bukan pajak.

Sedangkan pada belanja negara disepakati penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 43 triliun, dari sebelumnya direncanakan penghematan sebesar Rp 100 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 1.876,9 triliun atau sekitar Rp 27,4 triliun lebih tinggi dari yang diusulkan RAPBN-P tahun 2014. Juga, diharapkan pengendalian subsidi energi melalui pengendalian volume BBM bersubsidi serta harmonisasi tarif tenaga listrik.

Pada defisit APBN-P 2014 ditetapkan sebesar 2,4 persen dari PDB atau setara dengan Rp 241,5 triliun. Defisit ini sedikit turun dari sebelumnya yang diusulkan dalam RAPBN-P 2014 sebesar 2,5 persen dari PDB atau setara dengan Rp 251,7 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, ditetapkan pengurangan tambahan pembiayaan anggaran Rp 10 triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN-P 2014 menjadi sebesar Rp 241,5 triliun dalam APBN-P 2014.

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek 
Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar 
Ahok: Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Kafir 
Pesan-Pesan Pro-Prabowo Menyusup di Facebook Tempo  



 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

BPSDM Perhubungan akan membuka penerimaan calon taruna baru untuk 18 Sekolah Transportasi mulai 8-27 Juni 2020 melalui website SSCASN-BKN.
Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.