TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah mengeluhkan lambannya proses tender proyek melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, Pamudji, menyatakan keberadaan ULP cukup menghambat pengerjaan proyek yang masuk tahun anggaran 2014. "Serapan anggaran juga sangat rendah jadinya," kata Pamudji kepada Tempo, Senin, 23 Juni 2014.
Pamudji mengatakan rendahnya serapan anggaran itu terlihat dari minimnya dana yang sudah digunakan. Hingga Juni 2014, Sudin PU Tata Air baru menggunakan dana sebesar Rp 10 miliar dari total anggaran 2014 sebesar Rp 433 miliar. "Artinya, baru sekitar 2,5 persen serapannya," ujarnya.
Jumlah itu sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada Juni 2013, ujar Pamudji, serapan Suku Dinas mencapai 60-70 persen. (Baca: Jelang Semester 2, Serapan Anggaran DKI 20 Persen)
Sedangkan untuk tahun ini, penggunaan anggaran sebesar Rp 10 miliar sebagian besar sudah digunakan untuk belanja pegawai harian. Selain itu, dana tersebut sudah dicairkan untuk kepentingan penanggulangan banjir pada Januari dan Februari kemarin. "Kalau penanggulangan banjir sifatnya darurat, jadi tidak perlu tender dulu," ujarnya.
Menurut dia, lambannya serapan anggaran itu disebabkan belum optimalnya lelang melalui ULP. Dari 44 paket proyek yang sudah diajukan untuk tahun ini, baru lima proyek yang sudah diketahui hasilnya. Namun proyek itu disebut Pamudji cuma proyek yang melibatkan konsultan.
Sedangkan proyek pengerjaan di lapangan disebutnya belum satu pun yang disetujui. Padahal, kata dia, mekanisme melalui ULP harusnya mempercepat proses lelang selama semua syarat administrasi sudah dipenuhi. "Kami ajukan 44 paket pada 16 Mei lalu, tapi baru disetujui 5 pada 5 Juni kemarin," katanya.
Pamudji juga menyatakan tidak tahu penyebab lambannya penyelesaian prosedur tender tersebut. Namun dia memastikan semua persyaratan tender sudah memenuhi standar lelang online di ULP. "Semua sudah lengkap dokumennya," ujarnya.
Sedangkan proyek-proyek penataan air di Jakarta Barat, kata dia, sebagian besar adalah pengerukan kali dan waduk. Di antaranya Waduk Wijaya Kusuma, Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, Waduk Pondok Bandung, Waduk Hankam 1 dan 2, Waduk Hutan Kota Stengseng, Waduk Bojong, Waduk KFT, Waduk Peternakan, dan Waduk Perikanan. "Pokoknya seluruh waduk yang luasnya di bawah 5.000 meter persegi dan kali-kali saluran penghubung," ujar Pamudji.
Dia pun berharap proses lelang di ULP bisa lebih dipercepat. Menurut dia, mekanisme tersebut cukup baik karena nilai proyek tidak bisa berubah-ubah lagi. "Agar efektif, lelangnya harus cepat karena sudah online," katanya. (Baca: Kemunduran, Serapan APBD DKI 2014 Baru 8 Persen)
DIMAS SIREGAR
