TEMPO.CO , Jakarta - Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan program kerja Jokowi dalam pemerintahan mendatang tersandera karena presiden terpilih itu belum bisa menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
Sebab, ada peralihan kekuasaan. "Jokowi akan memimpin tanpa wewenang keuangan karena sudah diputuskan sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Eva ketika ditemui sebelum pembacaan Nota Keuangan Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Februari 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian )
Eva mengatakan Jokowi mungkin akan tersandera karena harus menjalankan kebijakan presiden sebelumnya. Jokowi juga akan terjebak dengan program kebijakan yang tidak populis. Misalnya, dia mau tak mau harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang telah diprogramkan presiden periode sebelumnya.
"Pemerintahan Jokowi baru berhak mengubah anggaran pada April 2015 nanti," kata Eva. Perubahan ini bisa diajukan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Negara Perubahan 2015.
Karena itu, Eva berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang komunikasi untuk membicarakan program-program kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla. Diharapkan, 50 persen kebijakan presiden terpilih sudah masuk dalam rancangan anggaran 2015 yang akan dibahas tahun ini.
"Saya dengar Pak SBY dan Pak Boediono sudah menawarkan akan membantu setelah KPU mengumumkan resmi," ujar Eva. Dia berharap Presiden dan Wakil Presiden memenuhi janji dengan memberi kesempatan Jokowi memasukkan program-programnya.
SUNDARI
Berita Terpopuler
Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Detik-detik Kematian Robin Williams
Bercinta, Hal yang Paling Disukai Julia Perez
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara
