Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fitra: Harga Lencana DPRD Rp 8 Juta per Anggota  

image-gnews
Anggota DPRD DKI Jakarta asik gunakan telepon selular saat sidang paripurna di gedung DPRD, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Anggota DPRD DKI Jakarta asik gunakan telepon selular saat sidang paripurna di gedung DPRD, Jakarta, 23 Juli 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengkritik besarnya biaya pembuatan pakaian untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di beberapa provinsi. "Belanja pakaian sipil lengkap terlalu mahal dan hanya memboroskan anggaran," kata Uchok melalui siaran pers, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: Seusai Dilantik, Legislator Jember Balik ke Tahanan)

Berdasarkan data anggaran belanja daerah yang dikumpulkan Fitra, total biaya pembuatan pakaian lengkap di 18 provinsi untuk 1.212 anggota DPRD mencapai Rp 14 miliar. Dengan demikian, satu anggota Dewan daerah menghabiskan Rp 11,6 juta untuk satu pakaiannya. Menurut Uchok, 18 provinsi itu antara lain Maluku, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta. (Baca: Jokowi Mundur Usai Pelantikan Anggota DPRD)

Selain pakaian sipil lengkap, seorang anggota Dewan daerah juga mendapat lencana emas berupa pin sebagai tanda jabatan. Dalam catatan Fitra, terdapat 12 provinsi yang punya anggaran belanja lencana emas dengan total Rp 6,4 miliar untuk 736 anggota DPRD provinsi. Artinya, satu anggota Dewan daerah mendapat sekitar Rp 8 juta untuk satu lencana emas.

Penggunaan anggaran belanja yang besar ini, kata Uchok, sangat tak tepat. Alasannya, saat ini para anggota Dewan daerah yang terpilih belum bekerja. "Mereka belum kelihatan kinerjanya tetapi sudah menikmati fasilitas yang mahal, mewah, dan fantastis."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelantikan anggota Dewan tingkat provinsi dilaksanakan di hampir seluruh Indonesia pada akhir Agustus ini. Sedangkan pelantikan anggota DPR akan dilakukan pada 1 Oktober mendatang. Uchok berharap anggota Dewan yang dilantik lebih berfokus melaksanakan pengawasan dan mengoptimalkan fungsi legislasi.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler
Tim Jokowi-JK Susun Tiga Opsi Kabinet
Hari Ini, Tim Advokasi Prabowo Lapor ke Komnas HAM
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
ISIS Rebut Pangkalan Militer Suriah
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017


Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Ilustrasi wanita menghitung uang. shutterstock.com
Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.


Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 23 April 2015. Dalam rapat tersebut Ahok menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'


Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO
Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?


Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Ratusan guru dari Forum Guru PAUD Bandung mengacungkan poster saat unjuk rasa di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Februari 2016. TEMPO/Prima Mulia
Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.


Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.


Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.


Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id
Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.


Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Sri Sultan HB X mendengarkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menjadi tamu undangan pada audiensi dan penjelasan isi Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sri Sultan HB X menjelaskan serta meluruskan kelima point dari Sabda Raja yang disampaikan akhir April 2015. TEMPO/Pius Erlangga.
Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.


DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.