Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ruhut Ajak PDIP Barter Pimpinan DPR dengan MPR

image-gnews
Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan anggota fraksi PDIP Maruarar Sirait (kiri), saat mengikuti dialektika demokrasi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan partainya tak keberatan bila kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat diduduki politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Secara prinsip, kami tak keberatan PDIP jadi ketua karena kami pernah merasakannya,” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 25 Agustus 2014. (Baca: Dukung Puan, PDIP Lobi PAN dan Golkar)

Menurut Ruhut, PDIP sangat layak mendapatkan kursi Ketua DPR karena telah berhasil meraih suara tertinggi pada pemilu 9 Juli lalu. Penghargaan pada PDIP, menurut Ruhut, sama dengan yang diterima Demokrat saat memenangi pemilu pada 2009 lalu. Saat itu Demokrat otomatis menjadi Ketua DPR, sedangkan partai koalisi pendukung mengisi posisi Wakil Ketua DPR. (Baca: Partai Koalisi Prabowo Jegal PDIP Jadi Ketua DPR)

Meski begitu, Ruhut meminta PDIP tetap tunduk dengan keputusan DPR yang telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dalam revisi itu, kursi Ketua DPR tak lagi otomatis diberikan kepada partai pemenang pemilu, tetapi melalui mekanisme voting. “Sampai ada putusan atas uji materi UU MD3, semua pihak tentu harus tunduk pada aturan baru,” ujar Ruhut.

Mengenai pemilihan Ketua DPR nanti, Ruhut mengatakan, partainya sangat berpeluang mendukung PDIP. Bila merujuk pemilihan Ketua DPR 2009 lalu, persahabatan PDIP dan Demokrat, kata Ruhut, cukup dekat. (Baca: Puan Maharani Berharap SBY dan Mega Berdamai.) Buktinya, Demokrat memberi kesempatan PDIP untuk menjadi Ketua MPR. Bentuk kerja sama ini, kata dia, bisa saja terulang kembali pada pemilihan pimpinan DPR Oktober nanti. “Kalau kami diberi kursi Ketua MPR, kami akan berterima kasih sekali,” katanya. 

Namun Ruhut menyatakan sikap resmi partai mengenai koalisi tetap bergantung pada keputusan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya SBY akan bertemu dengan Jokowi awal September mendatang di Bali. “Kami tunggu saja apa hasil pembicaraannya,” ucap Ruhut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mengaku tak terikat dengan salah satu kubu peserta pemilihan presiden dengan jumlah kursi DPR sebanyak 61. Sedangkan kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki 207 kursi. Jumlah ini jauh di bawah Koalisi Merah Putih yang memiliki 292 kursi, yang menjagokan Golkar untuk posisi Ketua DPR.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:
Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

15 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

17 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

17 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

23 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.