TEMPO.CO, Jember - Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, KH Hasyim Muzadi, menyatakan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat maupun melalui perwakilan sama-sama ada plus dan minusnya. "Menurut saya, itu plus minus. Secara demokratis tentu bagus langsung, secara efisiensi tentu bagus melewati perwakilan," kata Hasyim di Padepokan Arum Sabil, Tanggul, Jember, Senin malam, 8 September 2014.
Menurut Hasyim, pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh Dewan merupakan ide lama. "Ide ini kan sudah lama, sudah lima tahun yang lalu. Setelah pilkada dan pilpres perpindahan dari Bu Mega ke Pak SBY, wacana itu sudah ada," katanya. “Namun, kelihatannya baru sekarang orang merasa perlu setelah banyak ekses.” (Baca: Gagalkan RUU Pilkada, Pemerintah Boleh Lakukan Ini).
"Masalahnya sekarang motif untuk pindah apa," kata Hasyim, yang juga menjabat sebagai Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK. Kalau motifnya demokrasi, menurut dia, lebih baik pemilihan langsung. "Tetapi kalau motifnya efisiensi, ya, baik (dipilih) DPRD," katanya. Namun, baik langsung maupun tidak langsung itu, kata Hasyim, sama-sama tidak bisa menghilangkan politik uang. "Hanya berpindah dari lapangan luas ke lapangan yang terfokus. Kalau lapangan terfokus jumlahnya juga akan meningkat," katanya.
Ihwal adanya partai yang sebelumnya menolak kemudian menerima pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata Hasyim, "Saya kira itu pertimbangan politik. Kalau langsung saya untung enggak, kalau tidak langsung saya untung enggak." (Baca: Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD).
Menurut Hasyim, politik bukan soal kebenaran. "Politik itu, kan, kalkulasi. Jadi, orang berpolitik tidak membawa tasbih, tetapi kalkulator. Kalkulasinya itu tidak ada bagi atau kurang, tetapi plus dan kali." katanya. (Baca juga: Ahok Soal RUU Pilkada: Kepala Daerah Bisa Jadi Sapi Perah DPRD).
DAVID PRIYASIDHARTA
