TEMPO.CO , Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, menilai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia tidak bisa dijadikan ukuran bahwa mayoritas pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menginginkan Pilkada langsung.
"Saya tidak mau menanggapi survei-survei itu. Kadang-kadang survei hanya teror. Jadi tidak terlalu percaya. Kita ingin menyampaikan sebuah kebaikan pada rakyat. Ini yang ingin disampaikan," kata Ahmad pada Tempo di Jakarta, Rabu, 10 September 2014. (Baca: PKS Ancam Pecat Kader yang Tolak Pilkada DPRD)
Gerindra menilai survei tidak mencerminkan suara sebenarnya dari masyarakat. Menurut dia, dalam sebuah survei tidak jelas berapa orang yang dijadikan responden, siapa respondennya dan apakah bisa dijadikan indikator yang merepresentasikan suara di lapangan.
Dia tetap meyakini bahwa Pilkada melalui DPRD akan memberikan banyak manfaat untuk rakyat. "Pemimpin itu tugasnya menyampaikan kebaikan pada rakyat. Itu yang kami lakukan," katanya. (Baca: Survei: Pemilih Prabowo-Hatta Tolak RUU Pilkada)
Anggota Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menilai Pilkada langsung justru memunculkan banyak kasus korupsi. Menurut dia, praktek korupsi menjadi pilihan karena biaya yang dikeluarkan calon untuk kampanye relatif besar.
Untuk ukuran bupati dan wali kota, para calon bisa mengeluarkan dana hingga puluhan miliar rupiah. Untuk gubernur, jumlah yang dikeluarkan bisa ratusan miliar. (Baca: KPK: Pilkada di DPRD Ancaman Demokrasi)
Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia mengenai rencana pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD, sebanyak 81,25 persen responden menyatakan setuju kepala daerah dipilih secara langsung.
Hanya 10,71 persen yang setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD. Sebanyak 81,53 persen pendukung Prabowo-Hatta pun juga setuju pilkada dipilih secara langsung. Hanya 8,79 persen pendukung Prabowo-Hatta yang setuju Pilkada dilakukan melalui DPRD.
ANANDA TERESIA
Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi
Terpopuler:
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Ketua PBNU: Pilkada Langsung Bukan Perintah UUD45
Jokowi Pilih Pakai Mobil Dinas Lawas
Murah, Mercy Jadi Mobil Dinas di Kabinet Jokowi
