TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan jumlah kementerian yang ditetapkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo, tidak akan menambah jumlah anggaran belanja kementerian atau lembaga. (Baca: Rini: JK Ingatkan Tim Transisi Tenggat 3 Hari)
"Arsitektur kabinet dirancang dengan tidak menambah anggaran belanja karena fokusnya pada fungsi," kata Andi di Rumah Transisi, di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta, Senin, 15 September 2014.
Menurut dia, walaupun format kementerian berubah, namun jumlah pegawai serta anggaran kementerian tidak akan bertambah boros.
Andi menambahkan, tujuan dari perubahan arsitektur kementerian ini agar fungsi dan anggaran kementerian tidak saling tumpang tindih.
Berdasarkan kajian Tim transisi, kata Andi, ada 61 fungsi kementerian yang saling tumpang tindih (baca juga: Bentuk Kabinet, Jokowi Disarankan Abaikan Partai). "Anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM justru banyak dibelanjakan oleh Kementerian Perindustrian. Bisnis proses seperti itu (saling tumpang tindih) yang harus dirapikan," ujarnya.
GANGSAR PARIKESIT
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
