TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pengunduran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut anggota Fraksi PDIP, Honing Sanny, UU tersebut sebaiknya diterapkan setelah putusan atas judicial review yang diajukan partai itu di Mahkamah Konstitusi keluar pada 30 September mendatang.
"Kami berharap MK akan mengabulkan atau memberikan keputusan sela," ujar Honing di sela-sela sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 16 September 2014, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan. (Baca: Aria Bima Yakin Menang di MK Soal UU MD3)
Menurut Honing, apabila hingga tanggal itu tidak ada putusan dari MK, PDIP akan menerima UU itu sebagai suatu aturan resmi. "Ini merupakan sikap resmi dari partai kami."
Yoseph Umar Hadi, anggota Fraksi PDIP lainnya, juga menyuarakan hal senada. Yoseph meminta anggota Dewan memikirkan kembali keputusan ini dengan dalih menjaga demokrasi yang sudah lama dibangun. Rakyat telah memilih melalui pemilihan legislatif, dan suara mereka harus dihargai.
"Dengan memilih Ketua DPR dari partai pemenang pemilu, itu merupakan bentuk apresiasi terhadap suara rakyat," kata Yoseph. (Baca: PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo )
Berdasarkan pengalamannya berkiprah di DPR sejak 1999, Yoseph menilai tidak pernah ada masalah dengan sistem pemilihan Ketua DPR ini. Sistem ini juga dinilainya demokratis dan menghargai pilihan rakyat.
UU MD3 berisi empat poin, yaitu pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket pilihan anggota Dewan, kejelasan tugas komisi, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan penguatan kelembagaan Dewan. (Baca: Anggota PDIP Berharap MK Kabulkan Gugatan)
Enam fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyetujui pengesahan RUU tersebut. Sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, menolak.
URSULA FLORENE SONIA
Berita Terpopuler
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan
