TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo akan menggunakan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2015. "Apa pun keputusan pemerintah saat ini akan kami jalankan dulu," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 17 September 2014.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla akan menggunakan RAPBN 2015 karena RAPBN 2015 merupakan undang-undang. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)
Sebelumnya, Hasto mengatakan Kelompok Kerja Tim Transisi Bidang Ekonomi menemukan angka-angka aneh di RAPBN 2015. (Baca Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015)
Angka-angka tersebut antara lain alokasi Rp 18 triliun untuk rapat-rapat kementerian lembaga, yakni Rp 6,25 triliun untuk rapat dalam kota dan Rp 11,9 triliun untuk rapat luar kota. Selain itu, ada juga alokasi Rp 15,5 triliun untuk biaya perjalanan dinas. (Baca: Asumsi Makro RAPBN 2015 Disepakati)
Menurut Hasto, setelah mengkaji RAPBN 2015 dan menyiapkan beberapa langkah strategis agar bisa memperoleh ruang fiskal yang lebih besar, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan segera menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Sambil berjalan kami lakukan pembenahan," ujarnya.
Selain itu, Hasto mengatakan Jokowi tidak akan mencampuri kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Transisi, kata dia, juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga seperti penghematan pada pos belanja perangkat teknologi informasi, belanja iklan, dan belanja rapat.
GANGSAR PARIKESIT
Terpopuler:
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Gandeng Parpol, Jokowi Tak Ingkar Janji
Jadi Presiden, Harga Sepatu Jokowi Rp 400 Ribu
Tak Ada Elpiji, Tinja pun Jadi
40 Negara Bahas Strategi Hancurkan ISIS
