TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Kadiman Sitindjak mengatakan, Selasa sore ini, 30 September 2014, pihaknya akan menyisir pedagang hewan kurban yang melanggar aturan di sejumlah daerah di Jakarta Barat. "Seperti pedagang di Kebon Jeruk yang pakai halte bus untuk berdagang akan kami tertibkan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Halte Kebon Jeruk Jadi Lapak Jual Kambing)
Tempat yang dianggap melanggar aturan dagang hewan kurban antara lain fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), seperti trotoar, halte bus, dan lingkungan sekolah. Sedangkan tempat yang diperbolehkan hanya lahan kosong. "Biasanya, pedagang hewan kurban bekerja sama dengan pemilik lahan dan bagi hasil," ujarnya.
Sore ini, langkah pertama, Satpol PP akan menyisir sejumlah daerah dan memberi pengarahan pada para pedagang yang melanggar aturan itu. Jika membandel dan masih berdagang di zona larangan, Satpol PP akan menyita sapi, domba, kambing, dan kerbau yang dijajakan mereka.
Hingga saat ini, tutur Kadiman, pihaknya belum menemukan lagi pedagang hewan kurban yang membandel. "Hasilnya baru akan diterima nanti malam. Pekan ini, kami memang fokus menertibkan pedagang hewan kurban."
Kemarin, Tempo menemukan pedagang hewan kurban di halte Kebon Jeruk, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Abdul Hamid, 42 tahun, mengaku sudah tiga tahun berdagang hewan kurban secara musiman di sana tanpa diusir Satpol PP. "Saya sudah diizinkan oleh warga untuk berdagang di sini, walaupun pemerintah sudah melarang," katanya.
Baca Juga:
Sejak dua hari lalu, Hamid menjual 18 ekor domba di trotoar di sana. Bahkan dia "menyulap" halte Kebon Jeruk menjadi lapak dagangannya. Beberapa ekor domba diikat dan dikaitkan di tiang-tiang halte. Kotoran domba dibiarkan berserakan di lokasi tersebut.
Untuk menempati halte tersebut, dia harus membayar uang sewa dan keamanan kepada warga dan petugas. "Biaya-biaya itu saya bayarkan sebelum dan sesudah menempati halte," ujar Hamid. Meski demikian, dia enggan menyebut berapa besaran uang sewa dan keamanan itu.
PERSIANA GALIH
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK
Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya
Kejutan, Maria Londa Rebut Emas Asian Games
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
