Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berbaju 'Gembel' Saat Geladi Bersih Pelantikan DPR

image-gnews
Sekjen Aktivis 98 Adian Napitupulu (kiri) mendampingi Presiden terpilih Jokowi saat menjawab pertanyaan dalam Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September  2014. Acara ini digelar sebagai bentuk konsolidasi. TEMPO/Johannes P. Christo
Sekjen Aktivis 98 Adian Napitupulu (kiri) mendampingi Presiden terpilih Jokowi saat menjawab pertanyaan dalam Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September 2014. Acara ini digelar sebagai bentuk konsolidasi. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Legislator terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu, tampil nyentrik dan santai saat menghadiri geladi bersih pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, kemarin. Ia memakai baju flanel kotak warna biru tua dengan beberapa sobekan di ujung-ujungnya. Rambutnya pun tak disisir, apalagi dikasih minyak agar klimis. Ada kalung dari benang hitam dan aksesori seperti taring melingkari lehernya. Ia mengaku tak terlalu khawatir dengan penampilannya.

"Pakai apa aja enggak bakalan berubah, Bos. Muka gue sudah mentok kayak gini," ujar Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Kenalkan, Anggota DPR-DPD yang Termuda dan Tertua)

Namun, saat pelantikan resmi pada Rabu, 1 Oktober 2014, aktivis Forum Kota itu mengaku bakal memakai jas. "Gue sudah beli tadi Rp 180 ribu. Itu pun bekas," tuturnya. Tak malukah Adian dengan penampilannya? "Ngapain malu? Gue kan enggak nyolong," katanya. Menurut ia, malu pun harus dipikirkan secara rasional. "Enggak ada alasan gara-gara penampilan gue harus malu."

Bahkan, saat berangkat, Adian tak bareng-bareng dengan rombongan sesama anggota Dewan. Musababnya, ia tak ikut menginap di Hotel Sultan, Jakarta. Ia diantar oleh istrinya ke gedung DPR. Saat pulang pun ia harus mencari tumpangan. "Lu bawa motor, kan? Gue nebeng lu dong?" ujar Adian. (Baca: KPU Usul Batalkan Pelantikan 7 Legislator Terpilih)

Para anggota legislator dan senator terpilih bakal dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014. Komisi Pemilihan Umum menginapkan 560 anggota DPR terpilih di dua hotel berbeda di Jakarta. Legislator terpilih dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat menginap di Hotel Gran Melia. Sedangkan Hotel Sultan merupakan tempat menginap anggota Dewan terpilih dari PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menuturkan lembaganya mengumpulkan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 pada 29 September 2014. Biaya perjalanan dan akomodasi anggota Dewan itu ditanggung KPU. "Alokasinya di bawah Rp 16 miliar," kata Husni.

MUHAMMAD MUHYIDDIN


Terpopuler
Koalisi Merah Putih Targetkan Revisi UU KPK
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia  
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

12 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.