TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menekankan tiga hal utama yang harus dijalankan Menteri Luar Negeri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tiga hal tersebut merupakan wujud janji kampanye Jokowi-Kalla.
“Pertama, janji untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia atas gangguan dan rongrongan negara lain,” kata Hikmahanto kepada Tempo, Sabtu malam, 25 Oktober 2014. (Baca juga: Disebut Calon Menlu, Dubes Belgia Emoh Tanggapi)
Menurut Hikmahanto, tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri adalah terbang ke Tanjung Datu untuk melihat dan memastikan bahwa bangunan mercusuar yang dibangun Malaysia di landas kontinen Indonesia telah benar-benar dibongkar oleh negeri tetangga itu.
Hikmahanto mengatakan Menteri Luar Negeri yang baru juga perlu mengingatkan pemerintah Australia agar tidak lagi melanggar wilayah laut Indonesia dalam kebijakannya mengembalikan para pencari suaka yang tidak dikehendaki.
Sedangkan kebijakan kedua yang harus dijalankan Menteri Luar Negeri, menurut Hikmahanto, berkaitan dengan janji Jokowi menghadirkan negara saat warga Indonesia menghadapi masalah di luar negeri. Hikmahanto meminta Menteri Luar Negeri memerintahkan perwakilan Indonesia di negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia agar membangun sistem pendeteksian awal bagi para buruh migran itu bila mereka menghadapi masalah hukum.
Hikmahanto mengatakan kebijakan ketiga yang perlu diambil Menteri Luar Negeri adalah merealisasikan ide Jokowi menjadikan para diplomat Indonesia sebagai pemasar (marketing agent) bagi produk Indonesia. “Untuk ini, Menlu dapat meminta semua perwakilan Indonesia melakukan profil pasar negara penempatan,” kata Hikmahanto.
NATALIA SANTI
Berita lain:
Lima Pusat Belanja Eksotis di Dunia
Kontras Pertanyakan Kinerja Tim Transisi Jokowi
Bekas Dirut IM2 Indar Atmanto Raih Penghargaan