Puan Protes Istilah Menteri Parpol dan Profesional  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menilai jangan ada lagi dikotomi antara kalangan profesional partai dan profesional non-partai. (Baca juga: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)

Menurut dia, dikotomi tersebut membuat kesan seolah-olah kader partai tak punya kompetensi untuk membangun bangsa. "Seolah-olah tak ada lagi orang partai yang punya potensi dan kapabilitas dalam membangun bangsa," katanya di Istana Merdeka, Ahad, 26 Oktober 2014. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)

Pada kesempatan itu, Puan menegaskan pemilihan menteri dalam kabinet kerja murni hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tak ada campur tangan dari ketua umum partai dalam pemilihan menteri. "Itu semua murni prerogatif presiden," katanya. (Baca: Plus-Minus Kabinet Jokowi)

Puan juga membantah bahwa Kabinet Kerja Jokowi-Kalla terlalu mengakomodasi kepentingan partai. "Dari awal sudah dikatakan 15 kementerian bisa diambil dari profesional partai. Saya rasa itu sudah diakomodir oleh Pak Jokowi," katanya. (Baca: Pengamat Sesalkan Jokowi Pilih Ryamizard)

Politikus partai yang dipilih menjadi menteri Jokowi antara lain Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Yasonna H. Laoly (PDI Perjuangan), Marwan Jafar, Hanif Dhakiri (Partai Kebangkitan Bangsa), Ferry Mursyidan Baldan, Siti Nurbaya (NasDem), Saleh Husin, Yudi Chrisnandi (Hanura), dan Lukman Hakim Syaifuddin (PPP). (Baca: Pengepul Ikan Ini Jadi Menteri Kelautan)

ANANDA TERESIA

Topik terhangat:

Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Ubah Nomenklatur Kementerian, Ical: Dari Mana Duitnya?
Jupe Luncurkan Buku My Uncut Story
6 Gaya Hidup Sehat