TEMPO.CO, Solo - Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan anggaran untuk makan-minum hingga Rp 1,5 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Anggaran itu digunakan untuk keperluan konsumsi dalam kegiatan rapat, pertemuan, hingga menerima kunjungan atau tamu. (Baca: Jokowi Instruksikan Gubernur Ubah Postur APBD)
Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto mengatakan bahwa pihaknya memasang anggaran Rp 2 miliar untuk pos makan-minum tersebut. Dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran tersebut akhirnya dipangkas menjadi Rp 1,5 miliar. "Kami mencoba memangkas dalam upaya efisiensi," katanya, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Agenda Wisata Kota Solo Dongkrak Pariwisata Lokal)
Menurut dia, tingginya anggaran untuk keperluan konsumsi memang sulit dihindari. Alasannya, penyediaan konsumsi menjadi sebuah kebutuhan saat menggelar rapat serta pertemuan lainnya.
Apalagi Kota Surakarta banyak dikunjungi oleh birokrasi dari daerah lain untuk keperluan studi banding serta kunjungan kerja. "Pengadaan konsumsi untuk jamuan makan menjadi hal yang wajar," katanya. Hal itu membuat anggaran yang dipersiapkan untuk makan dan minum menjadi cukup besar.
Meski demikian, dia mengaku telah berusaha keras untuk melakukan efisiensi dalam pos anggaran tersebut. "Kami mencoba memangkas hingga Rp 500 juta dari rencana semula," katanya. Menurut dia, pemangkasan tersebut merupakan pelaksanaan atas instruksi dari Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. (Baca: Solo Didorong Jadi Kota Ekonomi Kreatif)
"Kami harus menyiasati jadwal kegiatan agar bisa melakukan efisiensi ini," katanya. Salah satunya, berupaya agar kegiatan rapat dan pertemuan dilakukan dengan tidak melewati jam makan siang. "Semisal harus makan siang, menunya juga bisa disederhanakan," katanya.
Kepala Bagian Umum Sri Wirasti mengatakan bahwa anggaran yang diajukan untuk tahun depan itu sebenarnya masih sama dengan anggaran pada tahun ini. "Meski anggaran sama, kami tetap harus lebih efisien karena harga bahan makanan pasti akan meningkat," katanya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya masih bisa menyiasati agar kegiatan rapat bisa berlangsung dengan sajian konsumsi yang sederhana. Hanya, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan efisiensi saat menerima kunjungan kerja dari daerah lain. "Pemberian jamuan menjadi sebuah kepatutan," katanya.
AHMAD RAFIQ
DPR Dituding Tak Bersih, Fadli Zon: Audit LSM-nya!
Antara Nadine Putri Susi dan Ayang Putri Jokowi
9 Perempuan Berpengaruh Versi Forbes
Kronologi Penembakan di Rumah Amien Rais
Pimpinan DPR Terlibat Kasus Korupsi, KPK Bergerak
Yusril Ihza Kritik Tiga Kartu Jokowi