TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan sejauh ini partai tidak melakukan pembicaraan untuk melakukan interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak membahas soal ini apalagi menyangkut pemakzulan. (Baca: Ketua MPR: Jokowi Jangan Takut Interpelasi BBM)
"Tidak ada pemakzulan, kami dan Pak SBY hanya akan meminta penjelasan pemerintah mengenai alasannya menaikkan BBM (bahan bakar minyak)," ujar Syarief saat dihubungi Tempo, Jumat, 21 November 2014.
Pada dasarnya, kata Syarief, menaikkan harga BBM merupakan hak pemerintah. Namun ada beberapa hal yang menjadi alasan kebijakan itu dinilai kurang tepat untuk diterapkan sekarang. Misalnya, harga minyak dunia sedang turun, anggaran pendapatan dan belanja negara masih aman, dan defisit neraca masih terkendali. (Baca: Soal Interpelasi, Demokrat Tunggu Jawaban Jokowi )
Saat ini harga minyak dunia anjlok sekitar US$ 83,72 per barel. Menurut Syarief seharusnya bila pemerintah ingin menaikkan harga BBM, harga minyak dunia harus mencapai di atas US$ 105 per barel dahulu. "Seharusnya sekarang justru diturunkan, seperti yang dilakukan Pak SBY dulu."(Baca: Paloh: Interpelasi DPR Tak Berujung Hak Angket)
Syarief menilai Jokowi mengambil kebijakan tanpa persetujuan DPR. "Harusnya melalui persetujuan DPR dulu. Makanya, nanti akan ada hak bertanya kepada Presiden."
DEWI SUCI RAHAYU
Terpopuler
Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung
