TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya yang menjadi inisiator hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, Bambang Soesatyo, meyakini bakal mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat. “Saya sudah bertemu Edhie Baskoro dan dia menyatakan mendukung,” ujar Bambang saat dihubungi, Senin, 24 November 2014.
Menurut Bambang, dukungan yang disampaikan Ibas -sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono- saat ini memang baru sebatas lisan. Namun putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjanjikan bakal memberi dukungan interpelasi di paripurna nanti. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY )
Demokrat, kata Bambang, hanya memerlukan tambahan waktu 2-3 hari untuk melakukan konsolidasi internal. Dukungan Demokrat, kata Bambang, sebenarnya sudah ditunjukkan dengan kehadiran Ibas dalam peluncuran dukungan interpelasi yang digelar di ruang fraksi Golkar siang tadi.
Meski tak muncul dalam konferensi pers Ketua Fraksi Demokrat itu, menurut Bambang, tetap hadir di fraksi Golkar. “Karena ruang konferensi pers yang penuh, Ibas memilih duduk di ruang ketua.” (Baca: Bambang Soesatyo Galang Penandatangan Interpelasi )
Secara prinsip, Demokrat, menurut Bambang, setuju dengan pandangan inisiator terhadap keputusan Jokowi menaikkan harga BBM. Keputusan itu dianggap tak tepat dan tak didasari pertimbangan yang matang. Keputusan menaikkan harga BBM itu dianggap janggal lantaran diumumkan di saat harga minyak dunia turun.
Mengenai rencana Demokrat yang baru mengajukan hak interpelasi setelah meminta penjelasan dari pemerintah menurut Bambang sebenarnya tak berbeda dengan rencana interpelasi yang sedang digulirkan. Hanya saja Demokrat menggunakan istilah mengundang. Namun, menurut Bambang, justru esensi interpelasi itu adalah mengudang presiden untuk memberi penjelasan.
“Namanya kan hak bertanya, presiden datang ke DPR itulah yang disebut bagian dari interpelasi.” Bagaimanapun interpelasi, kata Bambang, memiliki derajat paksa yang paling rendah dibanding hak DPR lainnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto mengatakan akan memulai proses interpelasi dari tahap paling awal. Sebelum menggunakan hak yang diatur konstitusi itu, Demokrat akan meminta pimpinan DPR mengundang Jokowi ke Senayan.
Jokowi akan diminta menjelaskan alasan kenaikan bbm dan penggunaan pengalihan subsidi yang akan digunakan. Bila tak puas dengan penjelasan Jokowi, barulah Demokrat akan menggunakan interpelasi.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
