TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku beban menteri perekonomian di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih berat akibat memburuknya kondisi ekonomi dunia. "Saat ini bukan waktu yang enak buat jadi menteri," ujarnya dalam sambutan acara DBS Asian Insight Seminar di Hotel Ritz Carlton, Selasa, 25 November 2014.
Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah dihadapkan pada gejolak ekonomi dunia, mulai pelemahan harga komoditas, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, hingga kondisi ekonomi Eropa yang masih penuh ketidakpastian. "Cuma ekonomi Amerika Serikat yang memberi harapan, tetapi tetap ada Quantitative Easing (QE) dan kenaikan suku bunga The Fed," tuturnya. (Baca: BBM Kerap Naik, Cuma Jokowi yang Diinterpelasi)
Kondisi tersebut, menurut Sofyan, berdampak pada melambatnya pertumbuhan dalam negeri. Namun justru dengan keadaan seperti itu, pemerintah memiliki tantangan merealisasikan pembangunan ke depan. "Saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan dengan kebijakan yang baik," katanya.
Berkaca dari pengalaman pemerintah sebelumnya dalam menghadapi masalah ekonomi, Sofyan optimistis pemerintahan baru saat ini mampu keluar dari tekanan ekonomi saat ini. "Tantangan ke depan memang berat, tapi good policy selalu datang saat waktu sempit seperti itu," ujarnya. (Baca: Hari Ini DPR Bahas Edaran Larangan Menteri)
Sofyan mencontohkan saat krisis ekonomi menghimpit Cina medio 1960-1980, saat itu pemerintahan mereka dilakukan secara tertutup, namun akhirnya keluar berkat kebijakan liberalisasi ekonomi. "Mereka akhirnya keluar dan membuat hal-hal yang tidak dialami negara lain.”
Kemudian saat perang Korea berkecambuk, ketika itu pemerintah Korea Selatan membuat kebijakan dengan membuka akses pendidikan selebar mungkin untuk membuka pengetahuan masyarakat. "Hasilnya mereka mampu membawa ekonominya tumbuh," ucapnya.
Sofyan mengatakan kebijakan yang tepat dibutuhkan pemerintah dalam menghadapi persoalan ekonomi ke depan. "Tentunya setelah good policy, maka harus diikuti konsistensi kebijakan itu.”
JAYADI SUPRIADIN
Berita terpopuler:
Operasi Diam-diam Susi Pantau Ilegal Fishing
Satu Jam, Iwan Sunito Jual Properti Rp 300 Miliar
Harga Pertamax Turun, SPBU Asing Raup Berkah