TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Golkar pro-Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan keputusan Dewan Pertimbangan untuk menunda pelaksanaan musyawarah nasional sebagai langkah yang tepat.
Semalam, Dewan Pertimbangan menyarankan penundaan agenda munas pada 30 November 2014, yang rencananya akan digelar di Bali. "Karena munas tersebut melanggar aturan partai," kata Agun saat dihubungi Jumat, 28 November 2014. (Baca: Kubu Agung Laksono Minta Golkar Papua Tolak Munas)
Baca Juga:
Ihwal legalitas munas di Bali tersebut, kubu Agung Laksono juga telah menyurati Kementerian Hukum dan HAM. Agun mengharap kepolisian bersikap preventif terhadap potensi kerusuhan yang terjadi lantaran adanya Munas Golkar yang menurut dia ilegal. "Polisi juga harus mencabut segala atribut Golkar yang dipakai dalam munas 30 November," kata Agun.
Agun menyebut ada beberapa aturan yang dilanggar kubu Aburizal. Pertama, kata Agun, Pasal 19 dan 36 Anggaran Dasar Golkar. (Baca: Titiek Suharto Tegaskan Golkar Tetap di KMP)
Menurut Agun, Aburizal sebagai Ketua Umum memutuskan sepihak waktu dan tempat penyelenggaraan munas tanpa persetujuan rapat pleno. Padahal, kata Agun, pleno adalah kedaulatan tertinggi DPP yang bersifat kolektif. "Tidak ada namanya hak prerogatif ketua umum."
Kedua, kata Agun, Ketua Umum tidak pernah membahas materi munas yang meliputi rancangan perubahan AD/ART, pertanggungjawaban DPP, dan tata tertib munas. Beleid tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Golkar Pasal 30.
Ketiga, rancangan pemilihan pimpinan partai sampai dengan saat ini tak pernah dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pleno DPP. "Ini pertama kalinya DPP menyelenggarakan munas tanpa mekanisme rapat pleno," kata Agun.
Semalam, Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung mengatakan lembaganya ingin munas di 30 November ditunda untuk menghindari perpecahan internal. "Demi menghindari pertentangan dan situasi yang semakin tidak kondusif bagi soliditas partai, sebaiknya munas ditunda," ujar Akbar Tanjung di kediamannya, di Kebayoran.
Akbar menjelaskan keputusan terebut diambil setelah tiga belas anggota watim menggelar rapat malam hari ini. Menurut dia, pertentangan yang dipicu oleh penetapan jadwal munas itu mengancam keutuhan partai.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RIKY FERDIANTO
Terpopuler:
BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali
Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi
Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen?
Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember