Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usul BPJS Jadi Kartu Subsidi, Anang Dibilang Lucu

image-gnews
Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Anggota DPR terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, mengikuti Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Tegal - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Anang Hermansyah, mengusulkan agar kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa mewakili bermacam kartu dari program bantuan pemerintah. "Jadi tidak perlu kakehan (kebanyakan) kartu," kata Anang dalam acara diskusi ihwal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program kompensasi untuk rakyat di Pendopo Balai Kota Tegal pada Ahad, 7 Desember 2014. (Baca: Anang: Interpelasi, Harus Itu)

Jika satu kartu BPJS bisa mewakili seluruh kartu bantuan pemerintah, Anang mengatakan, warga tidak akan repot membawa banyak kartu. "Mau beli bensin bersubsidi? cukup tunjukkan kartu BPJS," ujar Anang mencontohkan salah satu penerapan kartu BPJS sesuai dengan usulannya. (Baca: Nostalgia Tempat Dugem Anang-Ashanty)

Anang menyadari usulannya sulit diterima secara nasional. Meski demikian, dia berharap usulan nyeleneh itu bisa dimulai di daerah, salah satunya di Kota Tegal. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno hanya tersenyum menanggapi permintaan Anang.

Namun tidak demikian dengan reaksi Sekretaris Dewan Kesenian Kota Tegal, Joshua Igho. Mendengar usulan Anang, seniman yang didapuk sebagai pemain organ untuk mengiringi acara diskusi tersebut seketika mengkerutkan dahinya.

"Berarti Mas Anang belum paham apa itu BPJS," kata Joshua seusai acara diskusi. Joshua berujar kartu BPJS tidak bisa menjadi patokan bahwa pemegangnya adalah warga miskin yang layak mendapat bantuan dari pemerintah. "Orang kaya juga mendaftar BPJS," ujarnya.

Joshua mengaku tidak habis pikir dengan logika berpikir Anang. "Masak orang kaya bermobil mewah bebas memborong BBM bersubsidi di SPBU hanya karena menunjukkan kartu BPJS, itu kan lucu," kata Joshua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ditemui seusai acara diskusi rakyat, Anang mengatakan, kalau BPJS memang untuk masyarakat miskin, pendataannya musti akurat. "Supaya subsidi BBM tidak salah (sasaran). Kalau BPJS pendataannya betul kan untuk mendapat minyak bersubsidi bisa menggunakan itu," kata Anang.

Ihwal BPJS tidak hanya berlaku untuk warga miskin, Anang menjawab, "Lha iya, tapi kan bisa ketahuan," ujar Anang. Lantas bagaimana cara mengetahui pemegang kartu BPJS itu warga miskin atau kaya, apa musti dilihat dari kelas perawatan yang dipilih, Anang menjawab lagi, "Lha iya. Gimana sih, kamu wartawan masak tidak tahu," kata Anang yang mengaku belum mendaftar BPJS.

DINDA LEO LISTY

Berita Terpopuler
Kalahkan Malaysia, Indonesia ke Final Axiata Cup
Ini Daftar Pemenang FFI 2014
Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla
'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

11 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

16 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

2 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi kawasan Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu, 24 April 2024. Agenda ini merupakan kunjungan pertama usai KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang pilpres 2024. TEMPO/Defara
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.