Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siang Ini, Relawan Dua Jari ke KPK Beri Dukungan

image-gnews
Jokowi, menyapa ribuan relawan yang menghadiri konser 'Salam Dua Jari' di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juli 2014.  Sebelum salam tiga jari, Jokowi telah mempopulerkan salam dua jari dalam masa kampanye. TEMPO/Nurdiansah
Jokowi, menyapa ribuan relawan yang menghadiri konser 'Salam Dua Jari' di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juli 2014. Sebelum salam tiga jari, Jokowi telah mempopulerkan salam dua jari dalam masa kampanye. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Sejumlah artis dan aktivis yang tergabung dalam relawan "Konser Salam Dua Jari" bergerak menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Tujuannya adalah mendukung KPK dan meminta Presiden Joko Widodo selaku penerima mandat rakyat mencabut atau membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

"Kami sebagai pendukung Jokowi harus ikut mengawasi dari awal kalau ada kebijakan yang tidak prorakyat," kata sutradara Joko Anwar saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca:Pendukung Jokowi Bikin Surat Tolak Budi Gunawan.)

Keputusan Presiden Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, kata Joko, menafikan penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi. Pemilihan Kapolri memang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Namun, Joko melanjutkan, rakyat berharap Jokowi memilih sosok yang berintegritas dan punya rekam jejak baik sebagai Kapolri. 

Joko mengatakan KPK pasti memiliki alasan yang kuat dalam menetapkan status tersangka terhadap Budi. "Sebagai lembaga yang masih punya nama baik, pasti bukan tanpa alasan KPK menjadikan Budi  tersangka," ujar Joko. (Baca: Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan.)

Menurut Joko, rencana beberapa para relawan turun ke jalan hari ini merupakan aksi yang didasari oleh akal sehat tanpa ada tendensi terhadap kepentingan politik tertentu. "Kami sebagai rakyat pakai nalar common sense saja. Kalau seorang calon pimpinan kepolisian jadi tersangka korupsi, ya, gimana tanggung jawabnya menjaga nama Indonesia di luar, juga tanggung jawab ke anak-cucu penerus nantinya. Masak, iya, pernah ada calon atau bahkan Kapolri yang tersangka korupsi," kata sutradara film Modus Anomali tersebut.

Para relawan rencananya mendatangi KPK sekitar pukul 11.00 WIB. "Rencananya cukup mendadak, tapi sudah ada beberapa yang konfirmasi bisa bergabung siang ini. Ini saya sudah dalam perjalanan ke sana," kata Joko.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut ini sejumlah relawan "Konser Salam Dua Jari" yang akan ikut memberikan dukungan ke KPK dan meminta Jokowi menarik keputusannya menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri: (Baca:Megawati Pertanyakan Status Tersangka Budi Gunawan. )

Abdee Negara, Oppie Andaresta, Nia Dinata, Fifi Hadiyanto, Olga Lydia, Jflow, Catharina Widyasrini, Andre Opa Sumual, Adib Hidayat, Joko Anwar, Shafiq Pontoh, Ulin Yusron, Kadri Jimmo, Happy Salma, Indra Bekti, Salman Aristo, Dira Sugandi, Viddy Supit, Upi, Goenawan Mohammad, Agus Noor, Tompi, Sandyawan Sumardi, Alin Adita, Fadjroel Rachman, dan Glenn Fredly.

AISHA SHAIDRA

Baca juga:
Nasib Program Raskin Menunggu Evaluasi KPK
Satu Botol Pengharum untuk Sambut Wagub Djarot
Megawati Pertanyakan Status Tersangka Budi Gunawan
Budi Gunawan dan Anak Dicegah ke Luar Negeri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

7 jam lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

14 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.


Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.


Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Saksi mengungkapkan kerap dimintai uang untuk kebutuhan pribadi SYL ataupun keluarganya, seperti kacamata hingga parfum. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.