TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin menyatakan anggaran bagi Kepolisian RI untuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak masih belum cair sepenuhnya. Menurut dia, jika tak kunjung turun, opsi mengundurkan pilkada bisa jadi solusi.
"Ini belum dapat anggaran secara penuh. Dari Rp 1 triliun, baru dapat sekitar Rp 300 miliar," ucap Aziz saat ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Polri, Kamis, 2 Juli 2015.
Pemerintah memang mencanangkan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember nanti. Rencananya, pilkada serentak gelombang pertama ini akan digelar di 204 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Potensi konflik pada pilkada serentak diyakini lebih besar ketimbang pemilihan presiden. Karena itu, ujar dia, faktor pengamanan menjadi titik krusial dalam berlangsungnya pilkada serentak. Politikus Partai Golongan Karya ini menjelaskan, apabila anggaran tidak kunjung cair hingga menjelang pelaksanaan pilkada, pemerintah harus mencarikan solusi alternatif, karena keamanan dan ketertiban adalah hal utama dalam berlangsungnya pilkada.
Dalam rapat, kata Aziz, usul penundaan pilkada sempat dibahas. Namun, menurut dia, hal itu tak mudah. "Karena harus melalui persetujuan pemerintah dan harus melalui perpu," ujarnya.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat dikonfirmasi mengenai kekurangan anggaran membenarkan hal tersebut. "Iya, benar, tapi kekurangannya enggak sebesar itu, sekitar Rp 500 miliar," ucapnya. Untuk itu, Badrodin mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. "Kan, itu belum final. Nanti ada rapat lagi dengan Mendagri," tuturnya.
RADITYA PRADIPTA
