Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
DPR mendesak pemerintah membatalkan penghapusan mandatory spending di RUU Kesehatan.
Penghapusan anggaran kesehatan berpotensi mengganggu sepuluh target pembangunan jangka menengah bidang kesehatan.
Pembahasan RUU Kesehatan dilakukan seperti kejar tayang.
JAKARTA – Netty Prasetiayani mengajukan interupsi sebelum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu mengakhiri rapat paripurna, kemarin, 20 Juni 2023. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pimpinan Dewan mendesak pemerintah membatalkan penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan minimal 10 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
