Silat Terakhir Bosowa-Kalla

RIBUT-RIBUT rencana akuisisi PT Bank Bukopin Tbk oleh grup usaha keuangan terbesar Korea Selatan, Kookmin Bank, menjadi bahasan utama rapat kerja Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Digelar mendadak dan tertutup, Rabu, 17 Juni lalu, rapat itu banjir pertanyaan seputar keputusan OJK menjadikan Kookmin sebagai pemegang saham pengendali baru di Bukopin, yang selama ini dipegang PT Bosowa Corporindo, kelompok usaha milik keluarga Muhammad Aksa Mahmud, ipar mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Kamrussamad salah satu yang melayangkan kritik. Politikus Partai Gerindra ini menilai OJK tidak melindungi kepentingan nasional dengan menyerahkan eks bank umum koperasi tersebut ke tangan asing. “Apakah Kookmin memiliki keberpihakan terhadap small-medium enterprise nanti?” kata Kamrussamad mengulangi pernyataannya dalam rapat tersebut ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Juni lalu.

Ia membenarkan kabar kedekatannya dengan putra sulung Aksa Mahmud, Erwin Aksa, yang juga Presiden Komisaris Bosowa. Mereka sesama pengusaha yang pernah bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tapi Kamrussamad menolak jika kritik yang disampaikannya dalam rapat tertutup, 17 Juni lalu, dianggap hanya untuk membela kepentingan Bosowa. “Kami minta prioritaskan pengalihan kepemilikan Bukopin ke bank negara, seperti BRI. Supaya Bukopin tetap menjadi aset nasional,” ujarnya. “Ini sistem keuangan. Enggak ada gunanya kita bela orang per orang.”

Sebaliknya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, mendukung OJK. Menurut dia, penyelamatan bank sekarat seperti Bukopin, yang sudah kekurangan modal bertahun-tahun dan mengalami penarikan dana simpanan besar-besaran (rush money) beberapa bulan terakhir, cukup mengikuti mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Andreas juga mewanti-wanti agar bank milik negara tidak dibebani tugas menyelamatkan bank bermasalah. “Beban menjaga stabilitas sistem keuangan itu kewenangan KSSK,” tutur Andreas dalam rapat yang sama. Kesimpulan dalam pertemuan tertutup ini akhirnya menampung semua kepentingan. Intinya, penanganan bank bermasalah dilakukan secara profesional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mengedepankan kepentingan nasional.

Kepastian masuknya Kookmin sebagai pemegang saham pengendali baru Bukopin memang sempat kabur dalam dua pekan terakhir. Di sela-sela itu beredar juga kabar bahwa bank pemerintah akan diberi mandat menyelamatkan Bukopin. Semuanya bercampur dengan video nasabah gagal menarik dana yang viral sejak awal Juni.

Kejelasan baru datang pada Kamis, 11 Juni lalu. OJK mengumumkan Kookmin, pemegang 21,99 persen saham Bukopin, siap menjadi pemegang saham pengendali mayoritas dengan mengambil alih sekurang-kurangnya 51 persen saham. Namun persoalan kembali muncul pada akhir pekan itu juga. Pada Ahad malam, 14 Juni, beredar surat rahasia OJK tertanggal 10 Juni 2020 yang menyatakan Kookmin telah gagal memenuhi tenggat setoran modal ke rekening penampungan (escrow account) di Bukopin.

Ditemui Tempo di kantornya di Menara Karya, Jakarta Selatan, Erwin Aksa berulang kali menyinggung sikap OJK yang berbeda hanya dalam selang waktu sehari tersebut. “Surat-surat OJK ini bertentangan. Surat OJK ini produk hukum bukan, nih?” tutur Erwin, Kamis, 18 Juni lalu.

Lewat siaran pers, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menegaskan surat tertanggal 10 Juni 2020 itu tidak hanya ditujukan kepada Kookmin, tapi juga kepada pemegang saham lain agar melaksanakan komitmen memenuhi kebutuhan likuiditas dan permodalan Bukopin. Jika tidak, pemegang saham tak dapat menghalangi investor baru yang akan memperbaiki kondisi perseroan. “Atas surat yang dimaksud, Kookmin Bank merespons dengan cepat dan menempatkan dana sebesar US$ 200 juta,” ucap Anto. “OJK mendukung Kookmin sebagai investor yang akan menjadi pemegang saham pengendali mayoritas Bukopin.”