Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Depok - Kota Depok menyatakan layanan kesehatan warganya berstatus Universal Health Coverage atau ditanggung total oleh anggaran daerah terhitung 1 Desember 202. Bagaimana penerapan layanan berobat gratis sepenuhnya tersebut di lapangan, di puskesmas dan rumah sakit?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO menemui Feni Parlina, 46 tahun, warga Kota Depok yang sedang menunggui anaknya bernama Ratu Rahmauli, 17 tahun, di RSUD Khidmat Sehat Afiat, Kecamatan Sawangan, Selasa 12 Desember 2023. Ratu sebelumnya didiagnosa menderita radang usus di Puskesmas Kemirimuka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Feni menceritakan membawa anaknya yang mengeluhkan sakit pada bagian perut itu ke Puskesmas Kemirimuka pada Sabtu, 9 Desember 2023. Dia membawa serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) golongan Peserta Bantuan Iuran. Tetapi, saat mendaftar, Puskesmas memberitahunya kalau KIS milik anaknya telah dinonaktifkan
"Terus saya bilang, ya sudah, saya pakai KTP, karena katanya berobat gratis, tapi ternyata harus bayar Rp 10 ribu," kata Feni saat dijumpai
Feni menyatakan bingung karena sudah beredar luas video Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono yang mengatakan berobat gratis bagi warga Kota Depok cukup menggunakan KTP. "Tapi petugas puskesmas bilang belum berlaku, disebutkan kalau di server tidak ada," tuturnya sambil menekankan, "Itu pada Sabtu pagi."
Meski begitu, Feni menyatakan akhirnya tetap membayar, dan anaknya mendapat tindakan pemeriksaan setelah melalui proses pendaftaran. "Saya bukan masalah uang Rp 10 ribu, tapi kan video yang beredar itu di situ dibilang gratis, cukup pakai KTP untuk warga Depok, di rumah sakit maupun di puskesmas."
Dokter kemudian mendiagnosa kalau Ratu membutuhkan operasi usus buntu dan harus dirujuk karena tidak bisa ditangani di puskesmas itu. Tetapi, saat itu perawatnya bilang kepesertaan KIS PBI anaknya sudah nonaktif. Mendengar itu, dokter merujuknya ke IGD Umum dengan alasan biar RS yang mengaktifkan kembali KIS itu..
"Setelah itu dirujuk ke sini (RSUD KiSA di Sawangan)," ujarnya. Di sini, petugas langsung meminta dokumen Kartu Keluarga dan KTP Feni untuk diinput. Feni kemudian menambahkan dengan surat rujukan dari puskesmas. "Di sini (RSUD) alhamdulillah cuma diminta KTP aja," katanya menambahkan.
Ia bersyukur anaknya mendapatkan penanganan dan pelayanan yang baik dan tidak berbelit-belit. Dia menyebut sejak datang ke IGD, pindah ke kamar rawat inap, hingga ambil obat dan kunjungan dokter.
"Cuma dokter bedahnya yang belum visit ke sini karena masih banyak pasien, susternya bilang nanti diinformasikan," kata Feni.
Sejak dirawat Sabtu malam, anaknya pun belum dilakukan tindakan operasi, dan menunggu hasil dari USG apakah dioperasi atau tidak. "Mungkin ada kendala, di USG juga banyak ya pasiennya, baca hasilnya, tapi hari ini katanya hasilnya dibacakan," ucap istri pengemudi ojek online ini.
Ditanya sudah berapa lama KIS PBI-nya tidak aktif, Feni mengaku sudah menanyakan ke puskesmas tetapi petugas yang berjaga mengatakan tidak bisa melihat datanya. Padahal, dia ingat kartu masih aktif saat digunakannya berobat di puskesmas 30 November lalu.
Data di RSUD juga mendapat aktif sampai akhir November. "Kenapa anak saya enggak (aktif) di akhir bulan," kata Feni bertanya-tanya.
Pengalaman sama diungkap Ahmad Putra, 22 tahun. Dia membawa anaknya yang berusia lima tahun ke Puskesmas Beji Timur karena keluhan batuk, flu, dan sesak napas pada Sabtu, 9 Desember 2023.
"Kami bawa kartunya yang biasa buat berobat dan bayar Rp 10 ribu," katanya sambil menambahkan, "Kemarin, Senin (11 Desember 2023), kami kontrol lagi bayar Rp10 ribu juga."
Pria yang mengaku bekerja serabutan ini mengaku belum memiliki KIS untuk anaknya. Namun, setelah mendapat surat rujukan dari puskesmas, anaknya langsung ditangani dokter RSUD. "Alhamdulillah (proses) di sini sih tidak ada masalah, tidak ada kendala, ini sudah mau sehari di sini, alhamdulillah sudah mendingan (membaik)," ucap Ahmad.
Foto 
