Faktor Mahasiswa dalam Kalkulasi Istana

Istana mengumpulkan sejumlah tokoh untuk meredam aksi mahasiswa yang dipicu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan rencana pengesahan rancangan undang-undang bermasalah. Presiden Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ditentang partai sendiri.

28 September 2019 | 00.00 WIB

Perbesar

Unjuk Mahasiswa di depan kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, 24 September 2019. TEMPO/Amston Probel

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

BERITA tentang permintaan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ramai dibahas di grup percakapan WhatsApp anggota Komisi Hukum DPR sepanjang Jumat hingga Senin, 20-23 September lalu. Anggota grup, termasuk mereka yang berasal dari partai pendukung pemerintah, terus menanyakan alasan Presiden.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

Hussein Abri

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, lulusan Universitas Pasundan, Bandung, ini banyak meliput isu politik dan keamanan. Reportasenya ke kamp pengungsian dan tahanan ISIS di Irak dan Suriah pada 2019 dimuat sebagai laporan utama majalah Tempo bertajuk Para Pengejar Mimpi ISIS.

Edisi 28 September 2019