Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
BERITA tentang permintaan Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ramai dibahas di grup percakapan WhatsApp anggota Komisi Hukum DPR sepanjang Jumat hingga Senin, 20-23 September lalu. Anggota grup, termasuk mereka yang berasal dari partai pendukung pemerintah, terus menanyakan alasan Presiden.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
