IM57+ Institute Desak KPK Periksa Direktur Smart Marsindo yang Mangkir Pemeriksaan Kasus Suap Gubernur Maluku Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Maluku Utara yang berhubungan dengan izin usaha pertambangan. Praswad meminta agar KPK tidak ragu-ragu memeriksa Direktur PT Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba alias AGK.

Praswad sepakat jika KPK menggunakan upaya paksa untuk menjemput Shanty karena mangkir dua kali dari panggilan KPK. “Dari segi hukum, KPK dibenarkan untuk menggunakan upaya paksa sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP,” kata Praswad melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 26 Februari 2024. 

Upaya itu, kata Praswad, penting guna menunjukkan keseriusan KPK sebagai lembaga penegak hukum. “Lemahnya KPK dalam menangani saksi yang tidak secara serius menanggapi KPK akan menjadi ‘virus’ yang menular pada saksi pada kasus lain untuk ditiru,” ucap Praswad.

Praswad berharap KPK dapat menjaga independensinya dari segala bentuk upaya intervensi politik. Khususnya, saat melakukan tindakan terhadap para saksi yang terafilisiasi politik. Sebab ketidakhadiran saksi dapat menimbulkan kecurigaan. 

Praswad menduga ada skenario lain yang sedang disusun oleh saksi saat mangkir dari panggilan KPK. Oleh karena itu, KPK perlu melakukan tindakan pencegahan guna mengantisipasi kemungkinan penyebab, yang mendasari ketidakpatuhan saksi. “Ini penting untuk tidak semakin menjerumuskan KPK dalam lubang ketidakpercayaan publik,” kata Praswad.