Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai pemerintah provinsi DKI baru serius menangani banjir Jakarta pada tahun 2021. Hal itu terlihat dari postur anggaran penanganan banjir yang mayoritas dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Mungkin Pemprov akhirnya sadar dan belajar dari banjir 2020 awal tahun,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 November 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zita mengatakan, karena pembangunan infrastruktur baru dianggarkan tahun 2021, dampak pengurangan banjir baru dapat dirasakan setidaknya 2-3 tahun mendatang.
Ketua Pansus Banjir Jakarta itu meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan hal tersebut kepada warga Ibu Kota. Tujuannya supaya warga dapat mengantisipasi banjir dari jauh hari manakala hujan datang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Zita, anggaran penanganan banjir memang harus difokuskan ke pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penampungan air.
Pada saat ini kapasitas daya tampung debit air sungai Ibu Kota hanya 950 m3 per detik. “Sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3 per detik. Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3 per detik,” kata Ketua Pansus Banjir itu.
Pemprov DKI Jakarta juga harus meningkatkan lahan hijau dan serapan air karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta saat ini hanya 9,98 persen. Dibutuhkan sedikitnya 30 persen lahan RTH untuk dapat menyerap air di DKI Jakarta.
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu mengkritik upaya Pemprov DKI Jakarta yang mengandalkan sumur resapan untuk menanggulangi banjir. “Mau mengandalkan sumur resapan yang nyatanya baru dibangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan. Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam,” ujarnya.
Zita mengatakan Pansus Banjir saat ini tengah menyusun rekomendasi pengendalian banjir yang diproyeksikan rampung bulan ini.
Sebelumnya, Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana penanggulangan banjir sebesar Rp 1,8 triliun pada APBD Perubahan tahun ini. Sementara itu, pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021, Pemprov DKI menganggarkan dana penanggulangan banjir Rp 4 triliun.
Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI: Pemprov DKI Tak Punya Kemauan Kuat Atasi Banjir Jakarta
Kepada Tempo, Djoko menjelaskan ada 9 poin fokus penanggulangan banjir Jakarta tahun depan, yaitu pembangunan polder, revitalisasi pompa, dan pembangunan waduk untuk pengendalian banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase, serta pembangunan tanggul pengaman pantai. Pemprov DKI juga akan membangun drainase vertikal, flood analysis dan supporting information system, penataan Kali Besar di kawasan Kota Tua, serta penataan Kali Ciliwung Pasar Baru.
Foto 
