Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
DPR masih gamang menentukan skema revisi UU Cipta Kerja setelah mengatur omnibus dalam UU PPP.
Ada gelagat enggan menyentuh pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Cipta Kerja.
Cacat hukum UU Cipta Kerja bukan hanya pada ketentuan omnibus, tapi juga minimnya partisipasi publik.
JAKARTA – Sinyal bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) hanya sebagai legalitas Undang-Undang Cipta Kerja semakin kuat. Setidaknya hingga kemarin, setelah revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam sistem legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat masih gamang untuk merevisi substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sarat masalah.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
