Fungsi Satgas TPPU Dipertanyakan

Pembentukan Satgas TPPU untuk kasus transaksi janggal Rp 349 triliun menuai kritik. Diragukan berujung ke penegakan hukum.

5 Mei 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (dua dari kiri) menyampaikan keterangan usai rapat Komite TPPU di Gedung PPATK, Jakarta. 10 April 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pakar mempertanyakan fungsi pembentukkan Satgas TPPU.
Pemerintah diharapkan berfokus pada upaya penegakan hukum.
Satgas TPPU diragukan bisa mengungkap tuntas kasus transaksi janggal Rp 349 triliun.

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengkritik pembentukkan Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Satuan tugas yang dibentuk khusus untuk menangani kasus transaksi janggal senilai total Rp 349 triliun tersebut dikhawatirkan hanya sebagai gimmick ketimbang upaya serius penegakan hukum.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

sri-mulyani-indrawati

mahfud-md

kementerian-keuangan

satgas-tppu

rp-349-triliun

transaksi-janggal

transaksi-janggal-di-kemenkeu

tppu

ppatk

Andi Adam Faturahman

Berkarier di Tempo sejak 2022. Alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, ini menulis laporan-laporan isu hukum, politik dan kesejahteraan rakyat. Aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen

Edisi 11 Mei 2025