Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PROYEK pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto-dua pejabat Kementerian-dalam perkara rasuah terbesar yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ini termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka semua membantah.
"Mana ada? sembarangan! Gue ikut bahas. Mana mungkin gue ikut-ikutan."
Basuki Tjahaja Purnama
di kediaman Megawati Soekarnoputri
di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Maret lalu.
Dipotong pajak
Rp 678,5 miliar
Biaya riil proyek
Rp 2,66 triliun
Dibagi ke banyak pihak sebagai suap dan gratifikasi (Direncanakan Juli-Agustus 2010)
Rp 2,55 triliun
Rp 783 miliar
Keuntungan pelaksana pekerjaan
Rp 4 miliar
Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam,dan Darma Mapangara
Mereka direktur PT LEN Industri. Masing-masing mendapat Rp 1 miliar.
Rp 2 miliar
Wahyudin Bagenda
Direktur Utama PT LEN Industri
US$ 14,8 juta dan Rp 25,2 miliar
Rp 168,8 miliar
Johanes Marliem
Vendor Automated Finger Print Identification System (AFIS)
Rp 420 juta
7 anggota tim Fatmawati
Rp 60 juta per orang
Rp 137,9 miliar
Konsorsium PNRI
Rp 107,7 miliar
Perum PNRI
Rp 145,8 miliar
PT Sandipala Artha Putra
Rp 148,6 miliar
PT Mega Lestari Unggul
Holding company PT Sandipala Arthaputra
Rp 20,9 miliar
PT LEN Industri
Rp 8,2 miliar
PT Sucofindo
Rp 365,4 miliar
Pejabat Kementerian Dalam Negeri
US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta
Rp 43,65 miliar
Gamawan Fauzi
Menteri Dalam Negeri
US$ 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
Rp 26,22 miliar
Diah Anggraeni
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
US$ 615 ribu dan Rp 25 juta
Rp 8,02 miliar
Drajat Wisnu Setyawan
Ketua panitia lelang
US$ 360 ribu
Rp 4,68 miliar
6 anggota panitia lelang
US$ 150 ribu dan Rp 30 juta
Rp 1,95 miliar
Husni Fahmi
Anggota tim teknis
Rp 2,3 miliar, US$ 877.700, dan Sin$ 6.000
Rp 10,86 miliar
Irman
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp 3,4 miliar
Sugiharto
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Rp 450 juta
18 anggota staf
Tersebar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Komisi Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masing-masing menerima Rp 10-80 juta.
Rp 261 miliar
Anggota Komisi Pemerintahan DPR
Fraksi Demokrat
US$ 5,5 juta
Rp 53,35 miliar
Anas Urbaningrum
Ketua fraksi
US$ 1,2 juta
Rp 11,6 miliar
Mirwan Amir
Wakil Ketua Badan Anggaran
US$ 100 ribu
Rp 970 juta
Jafar Hafsah
Ketua fraksi setelah Anas
US$ 400 ribu
Rp 3,88 miliar
Khatibul Umam Wiranu
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan
Rp 20 miliar
Marzuki Alie
Ketua DPR
US$ 103 ribu
Rp 1 miliar
Taufik Effendi
Anggota Komisi Pemerintahan
US$ 258 ribu
Rp 2,5 miliar
Ignatius Mulyono
Anggota Komisi Pemerintahan (meninggal)
Fraksi Golkar
US$ 1,4 juta
Rp 13,58 miliar
Melchias Markus Mekeng
Ketua Badan Anggaran
US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar
Rp 31,66 miliar
Chairuman Harahap
Ketua Komisi Pemerintahan
US$ 1,04 juta
Rp 10,8 miliar
Agun Gunandjar Sudarsa
Anggota Komisi Pemerintahan dan Badan Anggaran
US$ 4 juta dan US$ 13 ribu
Rp 40 miliar
Markus Nari
Anggota Komisi Pemerintahan
US$ 408 ribu
Rp 3,96 miliar
Mustokoweni Murdi
Anggota Komisi Pemerintahan (meninggal)
US$ 100 ribu
Rp 970 juta
Ade Komarudin
Sekretaris fraksi
Fraksi PDI Perjuangan
US$ 1,2 juta
Rp 11,64 miliar
Olly Dondokambey
Wakil Ketua Badan Anggaran
US$ 108 ribu
Rp 1,04 miliar
Arief Wibowo
Anggota Komisi Pemerintahan
US$ 520 ribu
Rp 5,04 miliar
Ganjar Pranowo
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan
US$ 84 ribu
Rp 814 juta
Yasonna Laoly
Anggota Komisi Pemerintahan
Fraksi Partai Amanat Nasional
US$ 167 ribu
Rp 1,6 miliar
Teguh Djuwarno
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan
Fraksi Hanura
US$ 23 ribu
Rp 223 juta
Miryam Haryani
Anggota Komisi Pemerintahan
US$ 37 ribu
Rp 480 juta
Djamal Aziz
Ketua Kelompok Fraksi di Komisi Pemerintahan
Fraksi PKS
US$ 700 ribu
Rp 6,8 miliar
Tamsil Linrung
Wakil Ketua Badan Anggaran
US$ 37 ribu
Rp 480 juta
Jazuli Juwaini
Ketua Kelompok Fraksi di Komisi Pemerintahan
Fraksi PPP
US$ 37 ribu
Rp 480 juta
Nu'man Abdul Hakim
Ketua Kelompok Fraksi
Fraksi Gerindra
US$ 37 ribu
Rp 480 juta
Rindoko Dahono Winggit
Ketua Kelompok Fraksi
Fraksi PKB
US$ 37 ribu
Rp 480 juta
Abdul Malik Haramain
Ketua Kelompok Fraksi
US$ 556 ribu
Rp 5,39 miliar
Ada 37 anggota Komisi Pemerintahan lainnya, per anggota diduga menerima berkisar US$ 13-18 ribu. Pemberian disebut beberapa tahap sepanjang 2011. Kesaksian adanya pemberian ini disampaikan M. Nazaruddin dan anggota Komisi Pemerintahan DPR saat itu, Miryam S. Haryani.
Nama-nama berikut ini diambil dari risalah rapat komisi itu sepanjang 2011.
1.Muslim
2.Abdul Wahab Dalimunte
3.Amrun Daulay
4.Subiyakto
5.Gray Koes Moertiyah
6.Khatibul Umam Wiranu
7.Agustina Basik-Basik
8.Basuki Tjahaja Purnama
9.Alexander Litaay
10.Budiman Sudjatmiko
11.Rahadi Zakaria
12.Agus Purnomo
13.Hermanto
14.Almuzzamil Yusuf
15.Soemandja ja
16.Fauzan Syai'e
17.Harun Al-Rasyid
18.Mestariany Habie
19.Djufri
20.Rusminiati
21.Abdul Gafar Patappe
22.Nanang Samodra
23.Kasma Bouty
24.Nurul Arifin
25.Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
26.Taufiq Hidayat
27.Murad U. Nasir
28.Idrus Marham
29.Soewarno
30.Vanda Sarundajang
31.Aus Hidayat Nur
32.Rusli Ridwan
33.Chairul Naim
34.A.W. Thalib
35.Izzul Islam
36.Ida Fauziyah
37.Mastitah S.
Rp 574,2 miliar
Anas Urbaningrum
Ketua Fraksi Partai Demokrat
Muhammad Nazaruddin
Bendahara Umum Demokrat
Rp 574,2 miliar
Setya Novanto
Ketua Fraksi Partai Golkar
Andi Agustinus
Pengusaha
Surat Dakwaan | Ahmad Nurhasim | Anton A. | Moerat Sitompul
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo