Kooperatif atau Tidak Akan Kami Kejar

Strategi Satuan Tugas (Satgas) BLBI menagih utang para obligor kakap. Pengusutan pidana jika ada pencucian uang.

4 September 2021 | 00.00 WIB

ic:round-whatsapp file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Presiden membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang kakap.
Ada yang kooperatif dan ada yang mangkir.
Tommy Soeharto mengirim perwakilan membawa proposal pembayaran.

PEMERINTAH membentuk Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) pada April lalu untuk menagih secara perdata utang 48 obligor BLBI dalam krisis moneter 1997-1998. Apakah langkah pemerintah ini tepat? Apakah cara perdata akan mengesampingkan pidana sehingga menguntungkan para pengusaha yang menikmati uang negara?

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pengemplang-bantuan-likuiditas-bank-indonesia-blbi

satgas-blbi

blbi

mahfud-md

Aisha Shaidra

Bergabung di Tempo sejak April 2013. Menulis gaya hidup dan tokoh untuk Koran Tempo dan Tempo.co. Kini, meliput isu ekonomi dan bisnis di majalah Tempo. Bagian dari tim penulis liputan “Jalan Pedang Dai Kampung” yang meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Lulusan Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran.

Edisi 4 September 2021