Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memenuhi janji kampanyenya, fokus pada program yang menyentuh rakyat banyak. Permintaan itu diajukan fraksi PKS pada tiga tahun pemerintahan Anies mengingat pandemi Covid-19 juga telah menggerus keuangan daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pandemi yang menyebabkan penerimaan daerah terpangkas besar dan APBD mengalami penurunan harus disikapi dengan membuat fokus yang tepat dalam belanja daerah," kata Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 18 Oktober 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program yang dimaksud antara lain mempertahankan alokasi dana untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, dan Universal Health Coverage (UHC).
Arifin mengingatkan soal janji kampanye Anies Baswedan yang bakal memperluas penerima KJP Plus untuk pendidikan madrasah dan pesantren.
Menurut dia, Anies juga berjanji penerima KJS Plus diperluas kepada guru mengaji, pengajar sekolah minggu di gereja, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
“Situasi ekonomi yang memburuk akibat pandemi membuat banyak kelompok masyarakat yang perlu dibantu secara khsusus,” ujar anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.
Baca juga: Pengamat Nilai Anies Baswedan Dobel Minoritas di Mata DPRD DKI
PKS juga minta Anies harus fokus merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, dan kampung tematik yang melibatkan pengembang kecil serta menengah.
PKS mengapresiasi langkah Anies Baswedan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Arifin menuturkan, pemerintah DKI telah melakukan langkah cepat, seperti meliburkan sekolah, membatasi aktivitas perkantoran, hingga menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah DKI juga masif menggelar tes swab PCR yang melebihi standar World Health Organization (WHO).
Foto 
